Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Kompas.com - 09/12/2019, 22:14 WIB
Presiden Jokowi menghadiri pentas drama Prestasi Tanpa Korupsi di SMK Negeri 57 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi menghadiri pentas drama Prestasi Tanpa Korupsi di SMK Negeri 57 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Media dan Komunikasi Publik Charles Meikyansah membela Presiden Joko Widodo yang tidak menghadiri acara Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Jakarta, Senin (9/12/2019).

Menurut Charles, Jokowi tidak hadir di KPK karena telah memiliki agenda lain, bukan karena tak siap bertemu dengan para penggiat antikorupsi dan pimpinan KPK.

"Beliau (Jokowi) tidak hadir bukan dalam posisi tidak siap bertemu tetapi kesibukan jadwal beliau yang sudah diatur sebelumnya," kata Charles ketika dihubungi wartawan, Senin (9/12/2019).

Baca juga: Tak Hadir di Hari Antikorupsi Sedunia, ICW Sebut Ada yang salah Antara Jokowi dan KPK

Charles mengatakan, Presiden Jokowi dan seluruh pihak yang ada di lingkungan pemerintah berkomitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurut dia, Jokowi konsisten dalam memerangi korupsi.

"Itu salah satu tema yang perlu kita gaungkan tema yang harus konsisten, kita lakukan adalah perang melawan korupsi. Saya yakin Pak Jokowi adalah orang yang memerangi korupsi itu sendiri," ujar dia.

Adapun acara Hari Antikorupsi Sedunia tidak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Kepala Negara memilih memperingati Hari Antikorupsi dengan menyambangi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Sementara itu, Jokowi mengutus Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk hadir dalam acara di Gedung KPK tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Nasional
Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Nasional
Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Nasional
 Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Nasional
100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

Nasional
Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Nasional
Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Nasional
Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Nasional
Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Nasional
Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Nasional
Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Nasional
Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Nasional
Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Nasional
AJI Jakarta: Jangan Abaikan Hak Jurnalis, dari Pemulihan Trauma, Cuti, hingga Uang Lembur

AJI Jakarta: Jangan Abaikan Hak Jurnalis, dari Pemulihan Trauma, Cuti, hingga Uang Lembur

Nasional
Baleg: 2 Bulan Pun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bisa Selesai, asal...

Baleg: 2 Bulan Pun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bisa Selesai, asal...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X