Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Kompas.com - 09/12/2019, 22:14 WIB
Presiden Jokowi menghadiri pentas drama Prestasi Tanpa Korupsi di SMK Negeri 57 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi menghadiri pentas drama Prestasi Tanpa Korupsi di SMK Negeri 57 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Media dan Komunikasi Publik Charles Meikyansah membela Presiden Joko Widodo yang tidak menghadiri acara Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Jakarta, Senin (9/12/2019).

Menurut Charles, Jokowi tidak hadir di KPK karena telah memiliki agenda lain, bukan karena tak siap bertemu dengan para penggiat antikorupsi dan pimpinan KPK.

"Beliau (Jokowi) tidak hadir bukan dalam posisi tidak siap bertemu tetapi kesibukan jadwal beliau yang sudah diatur sebelumnya," kata Charles ketika dihubungi wartawan, Senin (9/12/2019).

Baca juga: Tak Hadir di Hari Antikorupsi Sedunia, ICW Sebut Ada yang salah Antara Jokowi dan KPK

Charles mengatakan, Presiden Jokowi dan seluruh pihak yang ada di lingkungan pemerintah berkomitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurut dia, Jokowi konsisten dalam memerangi korupsi.

"Itu salah satu tema yang perlu kita gaungkan tema yang harus konsisten, kita lakukan adalah perang melawan korupsi. Saya yakin Pak Jokowi adalah orang yang memerangi korupsi itu sendiri," ujar dia.

Adapun acara Hari Antikorupsi Sedunia tidak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Kepala Negara memilih memperingati Hari Antikorupsi dengan menyambangi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Sementara itu, Jokowi mengutus Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk hadir dalam acara di Gedung KPK tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X