Presiden Jokowi Minta KUR Diprioritaskan untuk Sektor Produksi

Kompas.com - 09/12/2019, 14:39 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BMKG tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7/2019). Presiden meminta peran BMKG diperkuat dengan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat serta daerah guna memberikan pemahaman bencana kepada masyarakat dalam rangka mengurangi resiko bencana. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pd. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo memberikan sambutan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BMKG tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7/2019). Presiden meminta peran BMKG diperkuat dengan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat serta daerah guna memberikan pemahaman bencana kepada masyarakat dalam rangka mengurangi resiko bencana. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pd.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta program kredit usaha rakyat ( KUR) diprioritaskan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor produksi.

 

Hal ini ia katakan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/12/2019). 

"Karena laporan yang saya terima penyaluran KUR lebih banyak ke sektor perdagangan. Ini yang harus kita geser, harus kita masukkan ke sektor-sektor produktif terutama usaha mikro yang bergerak di sektor pertanian," kata Jokowi.

Baca juga: Mentan Ingin Rp 50 Triliun KUR Mengalir ke Sektor Pertanian 

Jokowi menyebut, KUR pada tahun 2020 akan ditingkatkan anggarannya menjadi Rp 190 Triliun. Suku bunga KUR juga diturunkan dari 7 persen menjadi 6 persen. 

Kepala Negara mengingatkan ini adalah angka yang sangat besar yang seharusnya bisa memberikan dampak signifikan bagi bergeraknya ekonomi rakyat.

"Saya ingin mengingatkan bahwa plafon KUR yang semakin besar jangan sampai tidak berdampak signifikan pada ekonomi karena penyalurannya yang tidak tepat sasaran, tidak masuk pada sektor-sektor produktif," katanya.

Baca juga: Suku Bunga KUR Turun Jadi 6 Persen Per Tahun

 

Jokowi menyesalkan pada tahun ini program KUR di sektor pertanian baru termanfaatkan 30 persen dari plafon yang ada.

Begitu juga dengan industri pengolahan mikro kecil dan menengah juga baru termanfaatkan 40 persen. Sektor perikanan dan pariwisata juga serapannya masih rendah. 

"Saya kira ini yang harus kita carikan titik sumbatnya ada dimana sehingga kita harapkan penyaluran KUR betul- bisa tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh UMKM," kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Baca juga: Bunga KUR Akan Turun Jadi 6 Persen, Jokowi Belum Puas

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengungkapkan bahwa ia mendapat laporan adanya bank BUMN masih meminta syarat jaminan bagi penerima KUR karena khawatir pinjamannya macet. 

"Ini juga perlu saya koreksi karena kita memerlukan pendampingan-pendampingan bagi UMKM dan kita harapkan dengan pendampingan itu mereka bisa naik kelas ke kelas yang lebih atas," ujarnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X