Presiden Jokowi Minta KUR Diprioritaskan untuk Sektor Produksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta program kredit usaha rakyat (KUR) diprioritaskan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor produksi.

Hal ini ia katakan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/12/2019). 

"Karena laporan yang saya terima penyaluran KUR lebih banyak ke sektor perdagangan. Ini yang harus kita geser, harus kita masukkan ke sektor-sektor produktif terutama usaha mikro yang bergerak di sektor pertanian," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, KUR pada tahun 2020 akan ditingkatkan anggarannya menjadi Rp 190 Triliun. Suku bunga KUR juga diturunkan dari 7 persen menjadi 6 persen. 

Kepala Negara mengingatkan ini adalah angka yang sangat besar yang seharusnya bisa memberikan dampak signifikan bagi bergeraknya ekonomi rakyat.

"Saya ingin mengingatkan bahwa plafon KUR yang semakin besar jangan sampai tidak berdampak signifikan pada ekonomi karena penyalurannya yang tidak tepat sasaran, tidak masuk pada sektor-sektor produktif," katanya.

Jokowi menyesalkan pada tahun ini program KUR di sektor pertanian baru termanfaatkan 30 persen dari plafon yang ada.

Begitu juga dengan industri pengolahan mikro kecil dan menengah juga baru termanfaatkan 40 persen. Sektor perikanan dan pariwisata juga serapannya masih rendah. 

"Saya kira ini yang harus kita carikan titik sumbatnya ada dimana sehingga kita harapkan penyaluran KUR betul- bisa tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh UMKM," kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengungkapkan bahwa ia mendapat laporan adanya bank BUMN masih meminta syarat jaminan bagi penerima KUR karena khawatir pinjamannya macet. 

"Ini juga perlu saya koreksi karena kita memerlukan pendampingan-pendampingan bagi UMKM dan kita harapkan dengan pendampingan itu mereka bisa naik kelas ke kelas yang lebih atas," ujarnya.