Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dorong Penambahan Masa Jabatan Presiden, Nasdem Bantah Cari Muka ke Jokowi

Kompas.com - 03/12/2019, 17:47 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Kompas TV

Sepanjang tahun 2019 ada beberapa peristiwa ledakan yang terjadi. Yang terbaru pada Selasa 3 Desember 2019 ledakan terjadi di Monas, Jakarta Pusat. Polisi menyebut ledakan ini berasal dari granat asap yang melukai dua anggota TNI.

Lalu, pada 13 November 2019, ledakan terjadi di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Ledakan ini diduga merupakan bom bunuh diri yang dilakukan terduga teroris menggunakan jaket ojek online.

Pada 3 Juni 2019, pukul 22.30 WIB terjadi ledakkan di pertigaan Tugu Lilin Kartasura, Jawa Tengah. Seseorang berinisial RA meledakkan diri dekat Pos Polisi Kartasura.

#ledakanbom #sepanjang2019 #bom

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media social Kompas TV:

Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV

Instagram: https://www.instagram.com/kompastv

Twitter: https://twitter.com/KompasTV

LINE: https://line.me/ti/p/%40KompasTV

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR RI Saan Mustofa menegaskan, Nasdem tidak bermaksud mencari muka ke Presiden Joko Widodo mengenai wacana amendemen UUD 1945, khususnya soal penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Buat apa juga misalnya Nasdem ingin mencari muka? Kalau mau cari muka, kemarin saja di periode pertama pencalonan misalnya. Tapi kami enggak. Bukan di situ konteksnya," ujar Saan saat dijumpai di Upnormal Coffee Roasters, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Soal Amendemen, MUI Minta Masa Jabatan Presiden 2 Periode Dipertahankan

Saan juga menegaskan bahwa Nasdem mendukung Presiden Jokowi tanpa syarat. Dukungan tanpa syarat itu terbukti mulai dari Jokowi mencalonkan diri menjadi presiden pada Pemilu 2014 lalu dan berlanjut pada Pemilu 2019.

"Kalau Nasdem dari awal dalam konteks Pak Jokowi, dari mulai periode pertama bahkan di periode kedua pemilu kemarin memberikan dukungan dan bersama Pak Jokowi itu tanpa syarat. Tanpa bergaining apapun," kata Saan.

Saan mengakui, Nasdem memang yang termasuk mendorong amendemen UUD 1945, termasuk soal menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Namun, Saan menegaskan bahwa dorongan itu belum menjadi sikap resmi Nasdem.

Baca juga: Duduk Perkara Usulan Penambahan Masa Jabatan Presiden Jadi 3 Periode

"Kalau kita ya dari awal mewacanakan, bukan bersikap. Mewacanakan, menggagas. Pertama amendemen konstitusi secara menyeluruh, termasuk di dalamnya soal wacana terkait masa jabatan presiden, haluan negara dan seterusnya," kata Saan.

Dorongan itu, lanjut Saan, akan disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di publik. Apakah setuju dengan penambahan masa jabatan presiden atau sebaliknya.

"Jadi kita akan lihat respons dari masyarakat. Karena belum sampai pada sikap, belum ada usulan, baru gagasan. Kalau umumnya publik tidak menghendaki amendemen, ya udah kita stop saja, enggak usah ada lagi amendemen, baik terbatas maupun menyeluruh," lanjut dia.

Baca juga: Politisi PDI-P Minta Jokowi Hati-hati Tanggapi Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Diberitakan, Presiden Jokowi menegaskan, tidak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Ia merasa curiga pihak yang mengusulkan wacana itu justru ingin menjerumuskannya.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Presiden Jokowi menegaskan bahwa sejak awal, ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.

Baca juga: Fadli Zon Sebut Amendemen untuk Bahas GBHN, Bukan Masa Jabatan Presiden

Dengan demikian, saat ada wacana untuk mengamendemen UUD 1945, Jokowi sudah menekankan agar tak melebar dari persoalan haluan negara.

"Sekarang kenyataannya begitu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," kata dia. 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com