Kasus Suap Jaksa, KPK Panggil Anggota DPRD Yogyakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua anggota DPRD Yogyakarta dan satu mantan anggota DPRD Yogyakarta dalam kasus dugaan suap Jaksa Eka Safitra, Senin (2/12/2019) hari ini.

Dua anggota DPRD yang akan diperiksa adalah Emanuel Ardi Prasetya dan Hasan Widagdo Nugroho. Sedangkan, mantan anggota DPRD yang diperiksa adalah Febri Agung Herlambang.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ES (mantan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Eka Safitra," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya.

Baca juga: Terjerat Kasus Dugaan Suap, KPK Tahan Jaksa pada Kejari Yogyakarta

Kendati berstatus anggota DPRD dan mantan anggota DPRD, Hasan dan Febri akan diperiksa atas statusnya sebagai pihak swasta. Sedangkan, Emanuel diperiksa atas statusnya sebagai anggota DPRD Yogyakarta.

Belum diketahui apa yang akan didalami dalam pemeriksaan terhadap ketiga tersangka tersebut.

Namun, diketahui bahwa KPK juga telah menanggil anggota DPRD Yogyakarta yang lain Sujanarko, pada Jumat (29/11/2019) lalu meskipun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan.

Diberitakan, penyidik KPK menetapkan jaksa Eka Safitra dan seorang jaksa pada Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait lelang pengadaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo, Yogyakarta senilai Rp 10,89 miliar.

Dalam perkara ini, penyidik KPK juga telah menetapkan Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (MAM) Gabriella Yuan Ana sebagai tersangka.

Jaksa Satriawan berperan mempertemukan Jaksa Eka dengan Gabriella untuk membahas strategi pemenangan lelang. Tujuannya agar perusahaan Gabriella yang menjadi pemenang lelang proyek.

Jaksa Eka selaku tim TP4D Kejari Yogyakarta lalu mengarahkan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPKP) Yogyakarta Aki Lukman Nor Hakim menyusun dokumen lelang dengan memasukkan syarat adanya Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan penyediaan tenaga ahli K3.

Baca juga: Jaksa Kejari Yogyakarta yang Jadi Tersangka Suap di KPK Terancam Diberhentikan Sementara

"ESF (Eka) mengarahkan masuknya syarat tersebut untuk membatasi jumlah perusahaan yang dapat mengikuti lelang, sehingga perusaaan GYA (Gabriella) bisa memenuhi syarat dan memenangkan lelang," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di konferensi pers, Selasa (20/8/2019).

Pada 29 Mei 2019, perusahaan Gabriella pun diumumkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp 8,3 miliar.

"Diduga commitment fee yang sudah disepakati adalah 5 persen dari nilai proyek," lanjut Alexander.