Adakah Udang di Balik Bakwan pada Wacana Jabatan Presiden 3 Periode?

Kompas.com - 02/12/2019, 07:00 WIB
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar kegiatan gladi bersih pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (19/10/2019). Ada wacana agar masa jabatan presiden diperpanjang menjadi 3 periode. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar kegiatan gladi bersih pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (19/10/2019). Ada wacana agar masa jabatan presiden diperpanjang menjadi 3 periode.

"Wacana masa jabatan 3 periode untuk presiden bukan dari MPR. Karena ini adalah aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Kami enggak punya hak membunuh aspirasi tersebut," ujar Bambang Soesatyo di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2019).

Apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo terkesan ringan. Tapi banyak yang tak menyadari, pernyataan itu mengandung konsekuensi besar pada sistem pemerintahan di negeri ini.

Pro-kontra langsung mencuat. Siapakah yang mengusulkan soal masa jabatan itu pertama kali? Abu-abu...

Namun, siapa yang mengusulkan tak sepenting substansi yang dikandung dalam usulan tersebut.

Saat ditanya siapa yang pertama kali melempar isu ini, Wakil Ketua MPR Fraksi PPP Arsul Sani tak memberi jawaban jelas. Ia mengatakan mendengar usulan ini pertama kali dari Partai Nasdem.

"Tentu ini harus ditanyakan kepada yang melayangkan ini, kan bukan saya yang melayangkan. Ini ada yang menyampaikan seperti ini, kalau tidak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi Nasdem," kata Arsul di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Saya mencoba mengonfirmasi ke Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan tak menampik bahwa partainya mendukung usulan tersebut. Namun ia keberatan jika dikatakan partainya sebagai pengusul pertama kali.

"Kenapa tidak (jabatan presiden 3 Periode)? Kita punya pak Jokowi yang dinilai berhasil,” ungkap Zulfan kepada saya saat wawancara di program AIMAN yang tayang setiap Senin pukul 20.00 wib.

Wacana 3 periode dan pelemahan KPK

Apa yang menghawatirkan jika tidak mau berlebihan mengatakan berbahaya dari sini? Adakah udang di balik bakwan?

Barangkali banyak yang tidak menyadari bahwa utak-atik masa jabatan presiden ini tidak berdiri sendiri dalam satu periode waktu.

Mari kita perhatikan.

Bagaimana mekanisme pemilihan periode ketiga? Pemilihannya belum tentu dilakukan langsung oleh rakyat.

Ada usulan yang sempat mengemuka selama beberapa bulan terakhir soal pemilihan presiden tidak langsung.

Alasannya, pemilihan langsung menyebabkan masyarakat terpecah, negara bergejolak dan gaduh tak berkesudahan. Ujungnya, ekonomi yang jadi korban.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

Nasional
Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Nasional
Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Nasional
KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

Nasional
Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, KSPI: Seperti Sinetron Kejar Tayang

Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, KSPI: Seperti Sinetron Kejar Tayang

Nasional
PBNU Dukung Penangkapan Gus Nur, Sebut Sudah Berulang Kali Bikin Marah Warga NU

PBNU Dukung Penangkapan Gus Nur, Sebut Sudah Berulang Kali Bikin Marah Warga NU

Nasional
Wapres Ma'ruf Soroti Ekspor Produk Halal RI Kalah dengan Brazil dan Australia

Wapres Ma'ruf Soroti Ekspor Produk Halal RI Kalah dengan Brazil dan Australia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X