Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Disebut Akan Gelar Mukernas Bersama Sebelum April 2020

Kompas.com - 01/12/2019, 00:56 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta dan versi Muktamar Pondok Gede berencana menggelar musyawarah bersama untuk menyatukan kembali partai berlambang Ka'bah itu.

Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat mengatakan, muktamar bersama diprediksi akan digelar sebelum April 2020 mendatang.

"Sebelum April Insya Allah kita harapkan sudah ada muktamar bersama yang mempersatukan PPP sehingga kita sudah siap menghadapi pilkada nanti bulan September tahun 2020," kata Humphrey usai pembukaan Mukernas ke-V PPP versi Muktamar Jakarta di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

Baca juga: Ketum PPP Versi Muktamar Jakarta: Saya dan Pak Suharso Sudah Menyatu

Humphrey menuturkan, penyatuan kembali dua kubu memang tidak mudah dan memakan waktu yang tidak singkat. Namun, ia menegaskan bahwa PPP harus kembali bersatu sebelum Pilkada 2020 digelar.

Oleh sebab itu, Mukernas ke-V PPP versi Muktamar Jakarta akan membahas rencana penyatuan kembali PPP. Menurut Humphrey, topik serupa juga diangkat dalam mukernas PPP versi Muktamar Pondok Gede pekan depan.

"Setelah itu saya rasa dua ketua umum punya mandat dari hasil mukernas yang telah dilakukan masing-masing ini untuk bertemu dan merumuskan sesuai dengan tujuan muktamar bersama yang bermartabat dan setara," kata Humphrey.

Baca juga: PPP Versi Muktamar Jakarta Gelar Mukernas, Bahas Penyatuan Partai

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat memastikan bahwa penyatuan kembali PPP merupakan suatu hal yang mutlak.

"Penyatuan ini suatu hal mutlak yang harus dilakukan, karena kalau tidak PPP pada 2024 bisa hilang," ujar Humphrey di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019).

Menurut Humphrey, mantan Ketua Umum PPP Hamzah Haz telah merestui penyatuan kembali PPP ketika Humphrey dan Suharso menemui mantan Wakil Presiden RI itu.

"Beliau bilang, kalau dua ketua umum sudah hadir, secara bersama-sama ini berarti sudah selesai masalah PPP dalam arti niatnya. Tapi tentu harus dibicarakan di mukernas masing-masing," kata dia.

Seperti diketahui, terdapat dualisme di PPP sejak Pemilu 2014 lalu dan berlangsung hingga kini. Adapun kelompok yang diakui oleh Pemerintah adalah PPP versi Muktamar Pondok Gede yang dipimpin Plt Ketua Umum Suharso Monoarfa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com