Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Minta Perguruan Tinggi Tak Lupakan Pendidikan Karakter

Kompas.com - 29/11/2019, 16:11 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko-Polhukam) Mahfud MD meminta perguruan tinggi tidak kehilangan jati diri meski terus mengikuti tuntutan perkembangan zaman.

Jati diri yang dimaksud adalah pendidikan watak atau pendidikan karakter.

Baca juga: Kemenparekraf Ajak Perguruan Tinggi Bahas Ekonomi Kreatif Nasional

"Mudah-mudahan, semua perguruan tinggi di Indonesia menjadi mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan situasi tanpa kehilangan jati diri. Tuntutan situasi itu sekarang orang sering menyebutnya revolusi industri 4.0," ujar Mahfud di Auditorium Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Jumat (29/11/2019).

Menurut Mahfud, tuntutan tersebut memiliki tantangan yang besar. Revolusi industri 4.0, kata Mahfud, memberikan bahan yang cukup bagi pengembangan otak, keilmuan, dan kecerdasan.

"Akan tetapi, di situ belum tersedia perangkat-perangkat untuk menjaga dan membangun watak. Padahal, negara ini didirikan untuk mencerdaskan otak dan watak," tutur Mahfud menjelaskan.

Dirinya lantas mengingatkan pentingnya pendidikan yang berlandaskan karakter.

Dengan pendidikan karakter atau pendidikan watak, akan lahir manusia Indonesia yang bertanggung jawab kepada bangsa dan negara.

Mahfud mengungkapkan, jika hanya memiliki ilmu, seseorang cuma bisa pintar tanpa mempunyai rasa nasionalisme yang kuat.

"Tak punya rasa ingin memiliki dan memelihara bangsa dan negara. Bahkan (cenderung) destruktif terhadap kehidupan. Akan tetapi, para pembuat UUD 1945 sudah menyatakan tujuan pendidikan kita bukan mencerdaskan otak, tapi mencerdaskan kehidupan, jasmaniah, rohaniah, dibangun di situ," jelas Mahfud.

Sebelumnya, pada acara yang sama, Mahfud menyinggung perihal tindak pidana korupsi. Menurut Mahfud, perguruan tinggi seolah menjadi terdakwa atas berbagai persoalan bangsa Indonesia.

"Sekarang ini ada persoalan apakah pesan tentang filosofi pendidikan itu berjalan di Indonesia. Terbukti perguruan tinggi ini menjadi tedakwa dari kemelut republik ini, korupsi merajalela, ketidakadilan, kemsikinan, kesenjangan sosial, tidak meratanya pendidikan, apa sebabnya itu? Korupsi," ujar Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD: Perguruan Tinggi Seolah Jadi Terdakwa atas Kemelut Negeri

Menurut Mahfud, maraknya korupsi di Indonesia tak terlepas dari peran perguruan tinggi. Sebab, jabatan penting di Indonesia diduduki lulusan-lulusan perguruan tinggi.

"Sudah dikelola oleh perguruan tinggi kenapa masih banyak koruptor, kenapa penegak hukumnya lemah? Kenapa pengalola negara tidak beres? Lalu apa sebabnya? Pasti perguruan tinggi yang salah," kata dia lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com