Jokowi Sebut BPJS Kesehatan Harus Mampu Kendalikan Defisit

Kompas.com - 29/11/2019, 13:31 WIB
Presiden Jokowi saat berkunjung ke RSUD Subang di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11/2019). Biro SetpresPresiden Jokowi saat berkunjung ke RSUD Subang di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11/2019).

SUBANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus mampu mengendalikan defisit.

Hal tersebut dikarenakan pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk pelaksanaan program BPJS.

"BPJS harus mampu mengendalikan defisit, mengingat pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang besar," kata Jokowi saat sidak ke RSUD Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11/2019), berdasarkan rilis yang diterima Kompas.com.

Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah telah menanggung 133 juta orang dengan BPJS gratis.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik Picu Peningkatan Kemiskinan, Pemda Diminta Cari Solusi

Pemerintah pusat, kata dia, menanggung sebanyak 96 juta orang dan sisanya oleh pemerintah daerah masing-masing.

"Gede banget ini. Jadi kenaikan BPJS, yang 133 juta itu artinya di-cover oleh APBN dan APBD. Itu yang harus menjadi catatan," kata Jokowi.

Oleh karena itu, berbagai permasalahan yang menimpa BPJS Kesehatan saat ini, menurut dia, harus diperbaiki oleh BPJS sendiri.

Menurut Jokowi, perbaikan tersebut bukan dilakukan oleh pihak rumah sakit atau peserta BPJS itu sendiri.

Baca juga: Persoalan Defisit Anggaran di Balik Lonjakan Peserta BPJS Kesehatan

"Paling penting dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan BPJS Kesehatan adalah dengan memperbaiki BPJS itu sendiri, bukan di rumah sakit atau pemegang kartunya," kata dia.

Pada kesempatan itu, Jokowi yang datang sekitar pukul 09.15 WIB itu juga mengunjungi salah satu instalasi perawatan kelas III yakni Ruang Asoka.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Nasional
Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X