Jokowi Sebut BPJS Kesehatan Harus Mampu Kendalikan Defisit

Kompas.com - 29/11/2019, 13:31 WIB
Presiden Jokowi saat berkunjung ke RSUD Subang di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11/2019). Biro SetpresPresiden Jokowi saat berkunjung ke RSUD Subang di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11/2019).

SUBANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus mampu mengendalikan defisit.

Hal tersebut dikarenakan pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk pelaksanaan program BPJS.

"BPJS harus mampu mengendalikan defisit, mengingat pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang besar," kata Jokowi saat sidak ke RSUD Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11/2019), berdasarkan rilis yang diterima Kompas.com.

Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah telah menanggung 133 juta orang dengan BPJS gratis.


Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik Picu Peningkatan Kemiskinan, Pemda Diminta Cari Solusi

Pemerintah pusat, kata dia, menanggung sebanyak 96 juta orang dan sisanya oleh pemerintah daerah masing-masing.

"Gede banget ini. Jadi kenaikan BPJS, yang 133 juta itu artinya di-cover oleh APBN dan APBD. Itu yang harus menjadi catatan," kata Jokowi.

Oleh karena itu, berbagai permasalahan yang menimpa BPJS Kesehatan saat ini, menurut dia, harus diperbaiki oleh BPJS sendiri.

Menurut Jokowi, perbaikan tersebut bukan dilakukan oleh pihak rumah sakit atau peserta BPJS itu sendiri.

Baca juga: Persoalan Defisit Anggaran di Balik Lonjakan Peserta BPJS Kesehatan

"Paling penting dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan BPJS Kesehatan adalah dengan memperbaiki BPJS itu sendiri, bukan di rumah sakit atau pemegang kartunya," kata dia.

Pada kesempatan itu, Jokowi yang datang sekitar pukul 09.15 WIB itu juga mengunjungi salah satu instalasi perawatan kelas III yakni Ruang Asoka.

Presiden juga sempat berbincang dengan para pasien yang sedang dirawat.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Nasional
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Nasional
Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Nasional
Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Nasional
Politisi PPP Sebut Fraksinya Bakal Tolak RUU Ketahanan Keluarga

Politisi PPP Sebut Fraksinya Bakal Tolak RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Gencarkan Pembangunan Perpustakaan Daerah

Kemendagri Minta Pemda Gencarkan Pembangunan Perpustakaan Daerah

Nasional
KPK Pastikan Penghentian 36 Penyelidikan Kasus Sesuai Aturan

KPK Pastikan Penghentian 36 Penyelidikan Kasus Sesuai Aturan

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: RUU Ketahanan Keluarga Inisiatif DPR...

Wapres Ma'ruf Amin: RUU Ketahanan Keluarga Inisiatif DPR...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X