Kompas.com - 22/11/2019, 11:06 WIB
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan Kementerian Kesehatan siap mendukung Kementerian Pariwisatan dan Ekonomi Kreatif dalam memajukan pariwisata Indonesia melalui wisata kesehatan. Nicholas Ryan AdityaMenteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan Kementerian Kesehatan siap mendukung Kementerian Pariwisatan dan Ekonomi Kreatif dalam memajukan pariwisata Indonesia melalui wisata kesehatan.

JAKARTA, KOMPAS.comMenteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan, akan berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait banyaknya pelayanan berlebihan yang tidak sesuai dengan literatur.

Salah satunya, terkait pelayanan penyakit jantung yang dikeluhkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan penanganan dari BPJS Kesehatan.

“Ya contoh pelayanan jantung sampai Rp 10,5 triliun lho tagihannya,” kata Terawan di Kantor Presiden, Jakarta, seperti dilansir dari laman Setkab, Jumat (22/11/2019).

Menurut dia, ada sejumlah pembahasan dari berbagai jurnal yang menyebutkan bahwa pengobatan dengan menggunakan obat pencegah, tidak lebih efisien dibandingkan dengan metode stent atau tabung logam yang dimasukkan ke dalam arteri untuk membuat pembuluh darah jantung tetap terbuka, hingga operasi.

Terawan meyakini, bila cara penanganan dapat diperbaiki, maka biaya yang harus dikeluarkan negara untuk memberikan pelayanan terhadap penanganan penyakit jantung dapat turun.

Sepanjang, kata dia, penanganan tersebut dilakukan berdasarkan diagnosa tepat yang diberikan dokter yang menangani.

Baca juga: Presiden Jokowi: 95 Persen Bahan Baku Obat Masih Tergantung Impor

“Itu bisa menurunkan mungkin 50%, bayangin banyak lho Rp10 triliun itu. Kalau bisa turun separuh saja itu sudah membuat kita berdua bahagia, Rp 5 triliun dihemat,” ungkapnya.

Selain jantung, Terawan menambahkan, tagihan BPJS Kesehatan untuk tindakan operasi sesar juga mengalami lonjakan hingga lebih dari Rp 5 triliun.

“Itu kan menunjukan kita tidak dalam grade yang baik. Nah, itulah yang maksud saya berlebihan dan ternyata tidak menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi atau anak secara nasional. Kan percuma duit dikeluarkan,” terang Menkes.

Menurut dia, upaya preventif dan edukatif harus dikedepankan untuk mencegah tingginya angka kematian ibu dan anak.

Lebih jauh, Menkes menyatakan, seluruh masyarakat harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima sesuai dengan standar yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Kompas TV Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak atau sidak layanan BPJS Kesehatan di RSUD Abdul Moeloek, Lampung. Soal mengapa BPJS Kesehatan defisit, begini kata Jokowi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim PN Surabaya Terjaring OTT, KY Tunggu Pemeriksaan KPK

Hakim PN Surabaya Terjaring OTT, KY Tunggu Pemeriksaan KPK

Nasional
Sekolah Akan Tatap Muka 100 Persen, Cek Data Vaksinasi Pelajar di Sini

Sekolah Akan Tatap Muka 100 Persen, Cek Data Vaksinasi Pelajar di Sini

Nasional
Nur Afifah Balqis, Tersangka Korupsi Usia 24 Tahun yang Pegang Uang Suap Rp 1 Miliar Bupati PPU

Nur Afifah Balqis, Tersangka Korupsi Usia 24 Tahun yang Pegang Uang Suap Rp 1 Miliar Bupati PPU

Nasional
IPW Minta Polri Usut Pelat Mobil Mirip Polisi di DPR yang Diduga Milik Arteria Dahlan

IPW Minta Polri Usut Pelat Mobil Mirip Polisi di DPR yang Diduga Milik Arteria Dahlan

Nasional
Kecelakaan Kapal Pengangkut WNI Kembali Terjadi, Kemenlu: Bila Ingin ke Malaysia Gunakan Jalur Resmi

Kecelakaan Kapal Pengangkut WNI Kembali Terjadi, Kemenlu: Bila Ingin ke Malaysia Gunakan Jalur Resmi

Nasional
Sebut Transformasi Energi Butuh Dana Besar, Jokowi: Indonesia Minta Kontribusi Negara Maju untuk Pembiayaan

Sebut Transformasi Energi Butuh Dana Besar, Jokowi: Indonesia Minta Kontribusi Negara Maju untuk Pembiayaan

Nasional
Wapres: PTM 100 Persen Harus Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Wapres: PTM 100 Persen Harus Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Nasional
KPK Lakukan Penggeledahan Paksa di Kantor Bupati Buru Selatan

KPK Lakukan Penggeledahan Paksa di Kantor Bupati Buru Selatan

Nasional
Arteria soal Pelat Nomor Mobilnya Mirip Polisi: Itu Tatakan

Arteria soal Pelat Nomor Mobilnya Mirip Polisi: Itu Tatakan

Nasional
OTT di Surabaya, KPK Amankan Sejumlah Uang

OTT di Surabaya, KPK Amankan Sejumlah Uang

Nasional
Di Sidang MK, Ahli dari Presiden Dorong Penelitian Efektivitas Ganja untuk Keperluan Medis

Di Sidang MK, Ahli dari Presiden Dorong Penelitian Efektivitas Ganja untuk Keperluan Medis

Nasional
Sosok Mayjen Teguh Pudjo Kandidat Pangkostrad, Lulusan Terbaik Akmil yang Sempat Viral

Sosok Mayjen Teguh Pudjo Kandidat Pangkostrad, Lulusan Terbaik Akmil yang Sempat Viral

Nasional
Satgas BLBI Sita 159 Bidang Tanah Milik Texmaco di 6 Kota, Berikut Rinciannya

Satgas BLBI Sita 159 Bidang Tanah Milik Texmaco di 6 Kota, Berikut Rinciannya

Nasional
Polri Berkoordinasi dengan BI Terkait Dugaan Kebocoran Data yang Viral

Polri Berkoordinasi dengan BI Terkait Dugaan Kebocoran Data yang Viral

Nasional
Kemenlu: 2 Kecelakaan Kapal Pengangkut WNI di Perairan Johor Terjadi Berturutan

Kemenlu: 2 Kecelakaan Kapal Pengangkut WNI di Perairan Johor Terjadi Berturutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.