Jelang Munas, Airlangga Hartarto Copot Plt Ketua DPD Jambi, Ada Apa?

Kompas.com - 28/11/2019, 09:15 WIB
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pimpin Rapat Pleno, Rabu (27/11/2019) malam. KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAKetua Umum Golkar Airlangga Hartarto pimpin Rapat Pleno, Rabu (27/11/2019) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang bergulirnya Musyawarah nasional (Munas), Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Jambi Taufiq Hidayat. Penggantinya yakni Muhammad Sarmuji.

Pencopotan Taufiq terjadi pada 17 November dan tertuang dalam surat keputusan bernomor: KEP-396/DPP/Golkar/XI/2019.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan, pencopotan tersebut bukan berkaitan dengan Munas Golkar awal Desember nanti.

Baca juga: Wacana Aklamasi, Airangga Hartarto: Kita Lihat pada Waktu Munas


Dia menyebut, penggantian Taufiq murni karena dilatarbelakangi permasalahan organisasi.

"Kalau dikatakan, aku tahu persis itu bukan karena itu (Munas), tetapi tidak elok disebutkan karena itu, karena saya tanda tangan dan saya tahu. Bukan karena masalah itu. Pokoknya prinsip bukan karena itu, murni karena masalah organisasi," ujar Lodewijk usai Rapat Pleno di Kantor DPP Golkar, Rabu (27/11/2019) malam.

Taufiq dicopot ketika masih mengemban status pelaksana tugas harian (Plt). Pencopotan ini diduga tidak sah karena sudah melewati Rapat Pleno II.

Ketua Koordinator Bidang (Korbid) Kepartaian Ibnu Munzir mengaku tak mengetahui persis soal ini. Sebab, pencopotan Taufiq terjadi secara tiba-tiba. 

"Cuma, memang kemarin yang kita maksudkan itu, ketua-ketua DPD itu enggak boleh di Plt. Kalau ini kan pengurus DPP Jambi. Bukan permanen ketua DPP, kan," kata Munzir.

"Nah, karena dia pengurus DPP, ditarik pengurus DPP yang baru. Mungkin itu maksudnya ketua umum," ucap Munzir.

Saat ditanya apakah pencopotan tersebut karena Taufiq masuk dalam kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet), Munzir enggan menjawab.

Baca juga: Pleno Jelang Munas Golkar Diwarnai Perdebatan soal Tahapan Pemilihan Ketum

Ia beralasan tak mempunyai kompetensi untuk menjawab pertanyaan tersebut, sekalipun Munzir menduduki posisi korbid kepartaian.

"Verifikasi nanti kan ada timnya nanti memverifikasi ke bawah di Pak Jusuf Kalla. Walaupun nanti ujungnya ke saya, tetapi mereka akan memproses itu dengan mekanisme dan sistem yang ada," kata dia. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Nasional
SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

Nasional
Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Nasional
Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Nasional
Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Nasional
KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

Nasional
Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Nasional
Helmy Yahya Donasikan Kuis 'Siapa Berani' ke TVRI

Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

Nasional
Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Nasional
Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Nasional
Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Nasional
Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Nasional
Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X