Migrant Care Sebut Ada Tren Perekrutan Tenaga Kerja yang Mengarah ke TPPO

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Buruh Migran Berdaulat, Migrant Care, menyebut ada tren baru perekrutan tenaga kerja Indonesia yang mengarah pada perdagangan manusia melalui media sosial dan stasiun televisi swasta lokal.

"Jadi saat ini memang ada tren melalui media sosial, iming-iming pekerjaan media sosial maupun iklan televisi lokal," ujar Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono kepada Kompas.com di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (27/11/2019).

"Di Jawa Timur, ada, iklan layanan 'anda ingin bekerja ke luar negeri? Proses cepat, gaji tinggi, datang ke ini, ini', itu memang ada," lanjut Harsono.

Baca juga: Kementerian PPPA Sebut RI sebagai Negara Pengirim, Transit, dan Tujuan TPPO

Migrant Care sendiri sudah menelusuri iklan televisi swasta lokal di Jawa Timur tersebut.

Dari hasil penelusuran itu, pihaknya menduga ada indikasi yang mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Harsono mengatakan indikator perekrutan yang mengarah pada TPPO itu mudah ditebak. Salah satunya dengan terbukanya iming-iming yang ditawarkan lewat iklan maupun medsos.

"Ya itu indikasi suatu media, orang tergiur mendapatkan pekerjaan. Sebenarnya itu kalau modusnya penempatan tenaga kerja, bisa jadi proses dan caranya benar, tetapi TPPO-nya terjadi di luar negeri," kata Harsono.

Baca juga: Dibintangi Prisia Nasution, Film Hanya Manusia Antar Tema Perdagangan Manusia

Oleh sebab itu, yang perlu diperhatikan masyarakat ketika menerima informasi seperti itu adalah kedisiplinan dalam melakukan verifikasi.

Verifikasi itu dapat dilakukan dengan mengecek alamat perusahaan hingga job order yang ditawarkan.

Apabila informasi tidak sesuai dengan hasil verifikasi, maka ada indikasi TPPO.

"Masyarakat harua cermat dan banyak menerima informasi," kata Harsono.

Kendati begitu, pemerintah pusat maupun daerah dinilai juga berperan dalam memberikan edukasi tentang penyuluhan kerawanan TPPO terhadap basia migran di Indonesia.

Penyuluhan tersebut paling efektif dilakukan aparat pemerintah desa. Pasalnya, mereka memiliki kedekatan dengan masyarakatnya.

Baca juga: Selama Setahun, Ada 20 Korban Perdagangan Manusia dengan Modus Pengantin Pesanan

Pemerintah pusat maupun daerah yang tetap terlebih dulu memberikan edukasi kepada aparat pemerintah desa agar penyuluhan yang dilakukan berjalan efektif dan terarah.

"Sehingga nanti punya kapasitas untuk menyampaikan informasi dan apa saja yang perlu dihindari," katanya.

Migrant Care sendiri mencatat sejumlah daerah yang menjadi basis migran. Antara lain Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.