Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura, PBB, dan PKPI Sudah Setor Nama untuk Pejabat Kantor Staf Presiden

Kompas.com - 26/11/2019, 15:19 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga partai politik pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah menyetor sejumlah nama kadernya untuk mengisi jabatan di Kantor Staf Presiden (KSP).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut, ketiga parpol tersebut yakni Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

"PKPI sudah menyodorkan nama. Saya juga sudah tanya ke PBB, Hanura, juga sudah ada," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Namun Moeldoko enggan menyebut berapa jumlah yang diusulkan setiap parpol itu. Ia juga mengaku lupa saat ditanya nama-nama kader yang diusulkan.

Baca juga: Saat Hanura Tak Lagi Dapat Jatah Kursi Menteri...

Ia hanya menegaskan bahwa seluruh kader yang diusulkan itu harus tetap melalui proses seleksi untuk menjabat sebagai tenaga ahli di KSP.

"Semua kita tes, kalau enggak lulus, ya enggak lulus. Jangan sampai nanti parpol tidak profesional," kata Moeldoko.

"Sampai dengan saat ini ada 1300 pelamar ke KSP. Kita nanti hanya perlu 60-an paling banyak," sambung mantan Panglima TNI ini.

Baca juga: Soal Jatah Kursi Menteri, PKB Yakin Jokowi Prioritaskan Partai Pengusung

Moeldoko pun mengakui bahwa ini adalah upaya pemerintah untuk memberi kesempatan bagi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf yang belum mendapatkan jatah kursi.

"Yang belum terakomodasi dalam pemerintahan. Ini (KSP) kan salah satu tempat yang parpol bisa partisipasi di sini," kata dia.

PBB dan Hanura sejauh ini memang belum mendapat jatah baik menteri, wakil menteri, atau pun staf khusus presiden.

Sementara PKPI sudah mendapat dua kursi staf khusus presiden yang diisi ketua umumnya Diaz Hendropriyono serta Angkie Yudistia.

Kompas TV Pasca komposisi menteri Kabinet Indonesia Maju diumumkan Jokowi, Aroma bagi-bagi kavling pasca pilpres begitu terasa.Gerindra yg semula menjadi oposisi bagi Jokowi kini berbalik arah jadi pendukung pemerintah dengan menempatkan dua menterinya di kabinet Jokowi-Ma’ruf.Kabinet Jokowi -Ma’ruf memiliki komposisi 34 kursi menteri dan 4 kursi pejabat setingkat menteri, 18 berasal dari parpol sementara 20 diantaranya berasal dari non parpol.Belum lagi posisi wakil menteri yg beberapa diantaranya juga berasal dari partai politik.Apakah kabinet Indonesia Maju yang akomodatif akan efektif menjalankan tugasnya 5 tahun ke depan? #MENCARIPEMIMPIN #JOKOWIDODO #MARUFAMIN
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com