Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/10/2019, 20:06 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah partai politik pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 disebut kecewa karena tidak mendapatkan jatah menteri pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Kekecewaan itu diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Menurut Baidowi, kekecewaan itu disampaikan parpol yang tidak kebagian jatah menteri dalam forum pertemuan antara sekretaris jenderal parpol, beberapa waktu lalu.

"Beberapa waktu lalu, di dalam pertemuan forum-forum sekjen parpol KIK (Koalisi Indonesia Kerja), memang ada keluh kesah dari beberapa sekjen yang belum kebagian (jatah kursi menteri)," kata Baidowi.

Baca juga: Mereka yang Kecewa dan Maaf Jokowi soal Formasi Kabinet Indonesia Maju...

Parpol yang dimaksud Baidowi, yakni PKPI, Hanura dan PBB.

"Kira-kira begitu (PKPI, Hanura dan PBB), secara kepartaianlah, bukan personal," lanjur Baidowi.

Sekjen ketiga parpol itu pun meminta PPP meneruskan ungkapan kekecewaan mereka langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut Baidowi, permintaan seperti itu sah-sah saja. Tapi, ia hanya menekankan bahwa yang paling penting adalah seluruh pihak harus menghormati hak prerogatif presiden.

"Lagi-lagi itu kami serahkan ke Pak Jokowi. Kami hanya menyampaikan bahwa ini ada aspirasi dari bawah, toh nanti dugaan saya masih ada Wantimpres atau apa gitu. Kan Pak Jokowi tahu lah," lanjut dia.

Baca juga: Tak Masuk Kabinet, PBB Tak Kecewa

Meski demikian, Baidowi memastikan, ketiga parpol itu tidak kecewa dengan susunan kabinet yang sudah dilantik Presiden Jokowi.

Ketiga parpol tersebut dinilai menyadari bahwa jatah kursi menteri didasarkan salah satunya pada faktor perolehan suara di parlemen.

"Ya mereka sadar diri pak Jokowi menentukan kabinet itu berdasarkan kursi di parlemen, kalau kita lihat tiga partai ini merupakan tiga partai pendukung yang perolehan suaranya kecil," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik 34 menteri, satu Jaksa Agung serta tiga pejabat setingkat menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: ICW Nilai Penyusunan Kabinet Tak Cerminkan Semangat Pemberantasan Korupsi

Jokowi menyadari banyak pihak yang kecewa dengan susunan Kabinet Indonesia Maju.

Ia menjelaskan, jumlah menteri hanya 34 anggota, sehingga tidak semua nama-nama yang diusulkan bisa masuk ke dalam barisan kabinet.

"Oleh sebab itu, saya sadar mungkin yang senang dan gembira karena tewakili di kabinet itu hanya 34 orang yang dilantik. Yang kecewa berarti lebih dari 266 orang," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

"Artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang," lanjut dia. 

 

Kompas TV Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan secepatnya presiden akan mengumunkan nama-nama Dewan Pertimbangan Presiden. Moeldoko menyatakan anggota Wantimpres akan didominasi oleh unsur profesional. Menurut Moeldoko, Presiden telah mengantongi nama-nama orang yang akan mengisi posisi sebagai Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres. Jumlah anggota Wantimpres masih dalam jumlah yang sama namun untuk komposisinya akan didominasi oleh unsur profesional. Dominasi profesional merujuk pada pengalaman pengetahuan dan kebijkasanaan agar mereka dapat maksimal membantu presiden dalam menjalankan tugas. #PresidenJokowi #Wantimpres #Moeldoko
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com