Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Berharap Dapat Jatah Menteri di Bidang Ini...

Kompas.com - 18/10/2019, 13:26 WIB
Kristian Erdianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen PDI Perjuangan Arif Wibowo menuturkan bahwa partainya berkomitmen menjaga pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin agar berjalan efektif.

Dengan demikian, PDI-P berharap mendapat posisi menteri yang terkait dengan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

"Kalau harapan PDI Perjuangan, ya kami ada dalam posisi menteri-menteri yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan yang kaitannya dengan kesejahteraan rakyat," ujar Arif saat dihubungi, Jumat (18/10/2019).

Baca juga: PPP Serahkan soal Jatah Menteri Sepenuhnya kepada Jokowi

Arif mengatakan, sebagai parpol utama dalam koalisi pendukung, PDI-P ingin mengawal jalannya pemerintahan secara efektif.

Efektif artinya tidak saja lancar, sukses, dan mampu menjalankan fungsi-fungsi pokok pemerintahan, tapi juga mampu untuk menjawab masalah rakyat, yaitu kesejahteraan rakyat.

Namun, Arif enggan untuk menyebutkan secara spesifik pos kementerian apa saja yang diajukan oleh PDI-P kepada Presiden Jokowi.

"Yang memiliki kewenangan untuk membicarakan soal itu adalah ketua umum partai, Ibu Mega. Beliau yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan dan membicarakannya dengan Presiden dan tentu saja jadi kewenangannya Presiden," kata Arif.

Joko Widodo-Ma'ruf Amin bakal dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia 2019-2024, Minggu (20/10/2019).

Baca juga: Pembicaraan Jatah Menteri antara Gerindra dan Jokowi...

Namun, hingga kini Jokowi masih menutup rapat informasi mengenai siapa saja yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid II.

Jokwoi melalui akun Twitternya menyebut, susunan kabinet telah rampung, tetapi bakal ia umumkan seusai pelantikan presiden dan wakil presiden.

"Yang jelas, susunan kabinet sudah rampung. Saya umumkan segera setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober, bisa hari yang sama atau setelahnya," tulis Jokowi. 

 

Kompas TV Partai Gerindra belum memutuskan secara resmi apakah bergabung di koalisi pemerintah atau oposisi, sementara Sandiaga Uno secara pribadi lebih setuju jika Gerindra tetap menjadi oposisi. Ke mana sebetulnya arah politik dari Partai Gerindra? Apakah benar ada dua pendapat di Gerindra yang membuat partai itu belum mengambil sikap tegas? Bagaimana pula dengan PKS yang kemungkinan akan sendirian menjadi oposisi?<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com