JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen PDI Perjuangan Arif Wibowo menuturkan bahwa partainya berkomitmen menjaga pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin agar berjalan efektif.
Dengan demikian, PDI-P berharap mendapat posisi menteri yang terkait dengan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
"Kalau harapan PDI Perjuangan, ya kami ada dalam posisi menteri-menteri yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan yang kaitannya dengan kesejahteraan rakyat," ujar Arif saat dihubungi, Jumat (18/10/2019).
Baca juga: PPP Serahkan soal Jatah Menteri Sepenuhnya kepada Jokowi
Arif mengatakan, sebagai parpol utama dalam koalisi pendukung, PDI-P ingin mengawal jalannya pemerintahan secara efektif.
Efektif artinya tidak saja lancar, sukses, dan mampu menjalankan fungsi-fungsi pokok pemerintahan, tapi juga mampu untuk menjawab masalah rakyat, yaitu kesejahteraan rakyat.
Namun, Arif enggan untuk menyebutkan secara spesifik pos kementerian apa saja yang diajukan oleh PDI-P kepada Presiden Jokowi.
"Yang memiliki kewenangan untuk membicarakan soal itu adalah ketua umum partai, Ibu Mega. Beliau yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan dan membicarakannya dengan Presiden dan tentu saja jadi kewenangannya Presiden," kata Arif.
Joko Widodo-Ma'ruf Amin bakal dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia 2019-2024, Minggu (20/10/2019).
Baca juga: Pembicaraan Jatah Menteri antara Gerindra dan Jokowi...
Namun, hingga kini Jokowi masih menutup rapat informasi mengenai siapa saja yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid II.
Jokwoi melalui akun Twitternya menyebut, susunan kabinet telah rampung, tetapi bakal ia umumkan seusai pelantikan presiden dan wakil presiden.
"Yang jelas, susunan kabinet sudah rampung. Saya umumkan segera setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober, bisa hari yang sama atau setelahnya," tulis Jokowi.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.