Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/10/2019, 13:26 WIB
Kristian Erdianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen PDI Perjuangan Arif Wibowo menuturkan bahwa partainya berkomitmen menjaga pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin agar berjalan efektif.

Dengan demikian, PDI-P berharap mendapat posisi menteri yang terkait dengan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

"Kalau harapan PDI Perjuangan, ya kami ada dalam posisi menteri-menteri yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan yang kaitannya dengan kesejahteraan rakyat," ujar Arif saat dihubungi, Jumat (18/10/2019).

Baca juga: PPP Serahkan soal Jatah Menteri Sepenuhnya kepada Jokowi

Arif mengatakan, sebagai parpol utama dalam koalisi pendukung, PDI-P ingin mengawal jalannya pemerintahan secara efektif.

Efektif artinya tidak saja lancar, sukses, dan mampu menjalankan fungsi-fungsi pokok pemerintahan, tapi juga mampu untuk menjawab masalah rakyat, yaitu kesejahteraan rakyat.

Namun, Arif enggan untuk menyebutkan secara spesifik pos kementerian apa saja yang diajukan oleh PDI-P kepada Presiden Jokowi.

"Yang memiliki kewenangan untuk membicarakan soal itu adalah ketua umum partai, Ibu Mega. Beliau yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan dan membicarakannya dengan Presiden dan tentu saja jadi kewenangannya Presiden," kata Arif.

Joko Widodo-Ma'ruf Amin bakal dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia 2019-2024, Minggu (20/10/2019).

Baca juga: Pembicaraan Jatah Menteri antara Gerindra dan Jokowi...

Namun, hingga kini Jokowi masih menutup rapat informasi mengenai siapa saja yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid II.

Jokwoi melalui akun Twitternya menyebut, susunan kabinet telah rampung, tetapi bakal ia umumkan seusai pelantikan presiden dan wakil presiden.

"Yang jelas, susunan kabinet sudah rampung. Saya umumkan segera setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober, bisa hari yang sama atau setelahnya," tulis Jokowi. 

 

Kompas TV Partai Gerindra belum memutuskan secara resmi apakah bergabung di koalisi pemerintah atau oposisi, sementara Sandiaga Uno secara pribadi lebih setuju jika Gerindra tetap menjadi oposisi. Ke mana sebetulnya arah politik dari Partai Gerindra? Apakah benar ada dua pendapat di Gerindra yang membuat partai itu belum mengambil sikap tegas? Bagaimana pula dengan PKS yang kemungkinan akan sendirian menjadi oposisi?<br />
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com