Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Anggap Kritik Fadli Zon soal Staf Khusus sebagai Hiburan

Kompas.com - 25/11/2019, 22:16 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung tak mempermasalahkan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menyebut staf khusus milenial Presiden Joko Widodo sebagai 'lipstik' dan pajangan.

"Terus terang kita kangen kalau Pak Fadli enggak bilang itu. Jadi kita anggap saja itu hiburan dari Senayan untuk Pak Presiden dan buat kami semua dari Pak Fadli," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Namun, Pramono menegaskan bahwa ketujuh stafsus milenial dipilih Presiden Jokowi karena kemampuan mereka yang sudah terbukti. Jadi bukan untuk pencitraan seperti tudingan Fadli Zon.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Sekretaris Kabinet, Pramono Anung sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.
"Kenapa kemudian dipilih orang-orang muda yang bertalenta, yang pintar, yang membawa perubahan, karena memang yang akan dihadapi oleh bangsa ini berbeda dengan apa yang kami alami," kata Pramono.

Baca juga: 7 Staf Khusus Presiden Dinilai Bebani Anggaran Negara Lebih Besar

"Jadi (kata) Pak Jokowi, kami-kami ini yang umur di atas 50, sementara Indonesia akan menjadi bangsa besar, menjadi 10 kekuatan ekonomi dunia. Mereka-mereka lah yang nantinya akan bekerja. Maka sejak awal mereka dikenalkan dengan birokrasi pemerintahan, tata cara pengambilan keputusan," sambungnya.

Pramono menyebut saat ini ketujuh staf khusus sudah diberi tugas oleh Jokowi.

Ia mengakui bahwa mereka tak harus datang ke Istana setiap hari. Namun bukan berarti mereka tidak bekerja secara penuh waktu ata full time.

"Pekerjaannya full. Kan sekarang bekerja tidak harus di kantor. Bahkan sekarang para menteri pun dalam banyak hal kita mengambil keputusan tidak lagi seperti dulu harus di kantor," kata Pramono.

Terkait gaji staf khusus presiden yang mencapai Rp 51 juta, Pramono juga menyebut hal itu wajar. Sebab, staf khusus jabatannya setara dengan eselon 1 di kementerian.

"Eselon 1 di lingkungan seskab, setneg, menkeu, itu ya sebegitu. Karena itu kan ada keppresnya. Ada aturan mainnya," kata dia.

Mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).KOMPAS.com/ HARYANTIPUSPASARI Mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).
Fadli Zon sebelumnya mengkritik langkah Presiden Joko Widodo yang menunjuk tujuh staf khusus dari kalangan milenial.

Anggota Komisi I DPR ini tak yakin ketujuh stafsus tersebut bisa banyak berkontribusi dalam membantu Presiden menjalankan tugasnya.

Ia justru menilai langkah Jokowi memilih kaum milenial sebagai staf khususnya hanya sebagai pencitraan.

Baca juga: Polemik Stafsus Milenial: Kerja Tak Full Time, Gaji Besar, hingga Dianggap Gimik

"Cuma lipstik aja, pajangan aja lah itu," kata Fadli kepada wartawan di Gedung Lemhanas, Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

Adapun ketujuh stafsus dari kalangan milenial itu yakni Putri Indahsari Tanjung (CEO dan Founder Creativepreneur), Adamas Belva Syah Devara (Pendiri Ruang Guru).

Ayu Kartika Dewi - (Perumus Gerakan Sabang Merauke), Angkie Yudistia (Pendiri Thisable Enterprise, difabel tuna rungu). 

Lalu, Gracia Billy Yosaphat Membrasar (CEO Kitong Bisa), Aminuddin Ma'ruf - (Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), serta Andri Taufan Garuda Putra (Pendiri Lembaga Keuangan Amartha).

Ketujuhnya disebut Jokowi sebagai staf khusus milenial karena berumur 23 sampai 36 tahun. Namun, Fadli menilai harusnya Jokowi tak hanya mencari orang-orang yang sekedar muda untuk menjadi pembantunya.

"Kita mau melihat kinerja orang pada kapasitas kapabilitas, tidak melihat umur harusnya. Best of the best. Cari orang yg punya kapasitas, kapabilitas, integeritas dan tepat. Right man atau right woman in the right place," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com