Pengamat: Mestinya yang Dibahas soal Eks Koruptor Maju Pilkada...

Kompas.com - 25/11/2019, 18:25 WIB

Dian Erika Nugraheny,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Dian Erika Nugraheny

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Kompas TV Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) resmi dilantik sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun mengungkap proses panjang dalam menyeleksi Ahok. Tim Penilai Akhir (TPA) memilih Ahok karena ingin menyelesaikan sejumlah persoalan bangsa. Dalam hal ini, Pramono menyebut Ahok akan mengawasi sejumlah masalah sehingga ia juga menyebut Pertamina harus berubah. "Nah kenapa diputuskan Pak Ahok jadi komisaris utama di Pertamina, karena memang kita menyadari bahwa persoalan bangsa ini salah satunya mengenai <em>current account deficit</em> dan itu yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Pertamina dan PLN," jelas Pramono kepada wartawan, Senin (25/11/19). #AhokPertamina #AhokBosPertamina #Jokowi

Saat ini, tahapannya tinggal menunggu finalisasi KPU, dan selanjutnya dikirim ke Kemenkumham untuk diundangkan.

"Nanti tentu akan kami plenokan setelah kami plenokan baru nanti kami serahkan (ke Kemenkumham) untuk diundangkan," ujar Evi.

Evi menambahkan, dalam pertimbangannya, KPU mendengar pendapat dan pandangan pihak terkait, antara lain Kemenkumham, Kementerian Dalam Negeri, DPR, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"KPU yang memutuskan apakah tetap melakukan membuat pelarangan ( eks koruptor) atau kemudian seperti yang masukan dari berbagai pihak," kata dia.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September tahun depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.