Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Kelakar Paloh, Hendri Satrio: Mudah-mudahan Pak Surya Banyak Rezeki

Kompas.com - 25/11/2019, 17:18 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio merespons kelakar Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebut lembaga survei adalah yang paling menentang pilkada tidak langsung.

Menurut Hendri, lembaga survei tidak tersinggung dengan kelakar Surya itu.

"Ya enggak apa-apa kelakar seperti itu. Mudah-mudahan saja lembaga survei semakin banyak rejekinya dan semakin banyak juga rezeki buat Pak Surya Paloh. Jadi bisa pakai Kedai Kopi sebagai lembaga survei Nasdem," ujar Hendri kepada Kompas.com, Senin (25/11/2019).

Baca juga: Kata Ketua MPR Bamsoet, 826 Pasangan Suami Istri Cerai gara-gara Pilkada Langsung

Hendri yakin kelakar itu bukan berarti Paloh tidak setuju dengan pilkada langsung sebagai lambang demokrasi. Hendri meyakini Paloh tetap sepakat pilkada langsung lebih baik dibandingkan melalui DPRD.

Sebab, Paloh mendirikan Nasdem karena adanya keleluasaan dalam demokrasi.

Di sisi lain, Hendri pun menyayangkan munculnya wacana evaluasi pilkada langsung dan mengarah ke pilkada melalui DPRD.

Menurut dia, wacana itu merupakan bentuk kemunduran demokrasi Indonesia.

Baca juga: ICW Tantang Mendagri Reformasi Partai Sebelum Wacanakan Evaluasi Pilkada Langsung

Ia yakin Presiden Joko Widodo menolak wacana ini. Sebab, Jokowi semenjak menjabat Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI, merupakan produk pemilihan langsung.

"Enggak mungkin Jokowi mengkhianati panggungnya sendiri. Itu mungkin sekadar wacana saja, saya sih enggak yakin pilkada tidak langsung akan diterapkan, kemunduran dalam berdemokrasi, menghargai suara rakyat dan jauh lebih penting," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berkelakar saat menanggapi wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Baca juga: Usul Tito soal Evaluasi Pilkada Langsung dan Jawaban Jokowi...

Ia berseloroh, sejatinya yang paling menentang diberlakukannya pilkada tak langsung ialah lembaga survei.

Sebab, dengan tak adanya pilkada langsung, maka lembaga survei yang kerap dipakai jasanya untuk memprediksi kemenangan calon akan kehilangan salah satu pekerjaan.

"Saya barangkali sedikit humor, yang menentang pilkada langsung balik ke DPRD siapa? Lembaga survei," tutur Surya Paloh di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (23/11/2019).

Ia menambahkan, Partai Nasdem sedianya telah melakukan kajian mendalam terkait pelaksanaan pilkada langsung dan tak langsung.

Hasilnya, Partai Nasdem menyarankan agar pilkada di tingkat kota dan kabupaten dilaksanakan melalui DPRD.

Baca juga: Setuju Pilkada Langsung, Wakil Walkot Tangsel: Hanya Biayanya Lebih Diperketat

Namun, Surya Paloh mengatakan, bisa saja saat ini aspirasi masyarakat berubah dan menghendaki pilkada langsung tetap digelar.

"Artinya tidak ada misalnya blocking harus mempertahankan model pikada yang seperti ini (langsung) secara absolut hidup mati," ucap Surya.

"Bagi Nasdem tidak begitu. Atau harus memaksakan keadaan seperti ini harus diubah menjadi pilkada dipilih oleh DPRD tidak juga seperti itu," kata dia.

 

Kompas TV Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diharapkan mampu memerantas mafia migas di tubuh PT Pertamina. Namun, Ahok menyebut tidak mengerti mafia migas yang dimaksudkan. “Saya enggak tahu maksud mafia migas tuh apa ya. Saya kan bukan godfather,” ujar Basuki Tjahaja Purnama di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019). Kendati begitu, Ahok mengaku akan melakukan pengawasan lebih maksimal di tubuh Pertamina. Diharapkan, kinerja perusahaan minyak pelat merah tersebut bisa lebih baik ke depan. #AhokPertamina #AhokBosBUMN #BasukiTjahajaPurnama
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com