Tanggapi Kelakar Paloh, Hendri Satrio: Mudah-mudahan Pak Surya Banyak Rezeki

Kompas.com - 25/11/2019, 17:18 WIB
Pengamat Politik Hendri Satrio berpendapat Mentan Amran menjalankan kebijakan pembangunan pertanian untuk kesejahteraan petani dan menggenjot hasil pertanian secara signifikan. Dok. Humas KementanPengamat Politik Hendri Satrio berpendapat Mentan Amran menjalankan kebijakan pembangunan pertanian untuk kesejahteraan petani dan menggenjot hasil pertanian secara signifikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio merespons kelakar Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebut lembaga survei adalah yang paling menentang pilkada tidak langsung.

Menurut Hendri, lembaga survei tidak tersinggung dengan kelakar Surya itu.

"Ya enggak apa-apa kelakar seperti itu. Mudah-mudahan saja lembaga survei semakin banyak rejekinya dan semakin banyak juga rezeki buat Pak Surya Paloh. Jadi bisa pakai Kedai Kopi sebagai lembaga survei Nasdem," ujar Hendri kepada Kompas.com, Senin (25/11/2019).

Baca juga: Kata Ketua MPR Bamsoet, 826 Pasangan Suami Istri Cerai gara-gara Pilkada Langsung

Hendri yakin kelakar itu bukan berarti Paloh tidak setuju dengan pilkada langsung sebagai lambang demokrasi. Hendri meyakini Paloh tetap sepakat pilkada langsung lebih baik dibandingkan melalui DPRD.

Sebab, Paloh mendirikan Nasdem karena adanya keleluasaan dalam demokrasi.

Di sisi lain, Hendri pun menyayangkan munculnya wacana evaluasi pilkada langsung dan mengarah ke pilkada melalui DPRD.

Menurut dia, wacana itu merupakan bentuk kemunduran demokrasi Indonesia.

Baca juga: ICW Tantang Mendagri Reformasi Partai Sebelum Wacanakan Evaluasi Pilkada Langsung

Ia yakin Presiden Joko Widodo menolak wacana ini. Sebab, Jokowi semenjak menjabat Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI, merupakan produk pemilihan langsung.

"Enggak mungkin Jokowi mengkhianati panggungnya sendiri. Itu mungkin sekadar wacana saja, saya sih enggak yakin pilkada tidak langsung akan diterapkan, kemunduran dalam berdemokrasi, menghargai suara rakyat dan jauh lebih penting," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berkelakar saat menanggapi wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Baca juga: Usul Tito soal Evaluasi Pilkada Langsung dan Jawaban Jokowi...

Ia berseloroh, sejatinya yang paling menentang diberlakukannya pilkada tak langsung ialah lembaga survei.

Sebab, dengan tak adanya pilkada langsung, maka lembaga survei yang kerap dipakai jasanya untuk memprediksi kemenangan calon akan kehilangan salah satu pekerjaan.

"Saya barangkali sedikit humor, yang menentang pilkada langsung balik ke DPRD siapa? Lembaga survei," tutur Surya Paloh di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (23/11/2019).

Ia menambahkan, Partai Nasdem sedianya telah melakukan kajian mendalam terkait pelaksanaan pilkada langsung dan tak langsung.

Hasilnya, Partai Nasdem menyarankan agar pilkada di tingkat kota dan kabupaten dilaksanakan melalui DPRD.

Baca juga: Setuju Pilkada Langsung, Wakil Walkot Tangsel: Hanya Biayanya Lebih Diperketat

Namun, Surya Paloh mengatakan, bisa saja saat ini aspirasi masyarakat berubah dan menghendaki pilkada langsung tetap digelar.

"Artinya tidak ada misalnya blocking harus mempertahankan model pikada yang seperti ini (langsung) secara absolut hidup mati," ucap Surya.

"Bagi Nasdem tidak begitu. Atau harus memaksakan keadaan seperti ini harus diubah menjadi pilkada dipilih oleh DPRD tidak juga seperti itu," kata dia.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X