Seskab Bantah Ada yang Bayar Rp 500 M Hanya Sekadar Jadi Menteri

Kompas.com - 25/11/2019, 15:26 WIB
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOSekretaris Kabinet, Pramono Anung sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah pernyataan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, terkait adanya calon menteri yang dimintai menyetor Rp 500 miliar kepada partai pengusul.

Pramono Anung menilai pernyataan Humphrey tersebut tidak logis.

"Enggak mungkin. Untuk apa kasih uang Rp 500 miliar hanya sekadar jadi menteri. Kan ini secara logika juga tidak masuk akal," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

" Menteri gajinya enggak sampai Rp 100 juta. Bagaimana bisa uang dengan sejumlah itu dikeluarkan?" ujar dia.

Baca juga: Kritik Luhut, Faisal: Ini Calo Apa Menteri? Semua Diurus...

Pramono pun menegaskan, rekrutmen calon menteri dilakukan secara teliti dan hati-hati oleh Presiden Joko Widodo. Setiap calon yang diusulkan partai juga belum tentu diterima.

"Bahkan beberapa nama-nama yang cukup baik dan kredibel, dan juga nama besar, Presiden ada yang tidak setuju. Sehingga dengan demikian isu itu pasti isu yang pasti tidak akan bisa dibuktikan," kata dia.

Pramono juga menegaskan jika ada transaksi yang jumlahnya mencapai Rp 500 miliar, maka itu bisa dideteksi dengan mudah oleh aparat penegak hukum.

"Kalau ada gampang dilacak oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," kata Pramono.

"Sekarang ini uang di atas Rp 100 juta saja sudah sangat gampang dilacak baik oleh PPATK, oleh KPK, oleh kejaksaan, oleh kepolisian," ujar politisi PDI-P ini.

Baca juga: Sri Mulyani: Mungkin Indonesia Butuh 540 Menteri Keuangan...

Humphrey Djemat sebelumnya mengungkapkan, ada calon menteri yang dimintai uang Rp 500 miliar oleh sebuah partai politik. Permintaan tersebut agar parpol itu mau menyokongnya sebagai menteri.

Humphrey Djemat menyebutkan, calon menteri itu profesional dari kalangan non-parpol.

"Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenernya itu pilihan dari Jokowi. Dia mau di-endorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu. Tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri, dia harus bisa mengontribusi Rp 500 miliar," ucap Humphrey Djemat di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019), seperti dikutip Tribunnews.com.

Humphrey Djemat menolak mengungkapkan sosok calon menteri tersebut.

Dia hanya mengungkapkan permintaan parpol tersebut akhirnya ditolak oleh calon menteri itu. Calon menteri itu menolak karena tidak memiliki uang.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadapi Arus Balik. Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Hadapi Arus Balik. Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Nasional
Perintah Kapolri, Operasi Ketupat Diperpanjang hingga 7 Juni 2020

Perintah Kapolri, Operasi Ketupat Diperpanjang hingga 7 Juni 2020

Nasional
Presiden Jokowi Tinjau Kesiapan New Normal di Mal Summarecon Bekasi

Presiden Jokowi Tinjau Kesiapan New Normal di Mal Summarecon Bekasi

Nasional
Saat Muhadjir Silaturahim Virtual Bersama Pegawai Kemenko PMK

Saat Muhadjir Silaturahim Virtual Bersama Pegawai Kemenko PMK

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan Panduan Pencegahan Covid-19 Kemenkes Tak Tumpang Tindih

Ketua MPR Minta Penerapan Panduan Pencegahan Covid-19 Kemenkes Tak Tumpang Tindih

Nasional
Ini Indikator Penentu Sebuah Daerah Siap Lakukan Aktivitas Sosial Ekonomi Saat 'New Normal'

Ini Indikator Penentu Sebuah Daerah Siap Lakukan Aktivitas Sosial Ekonomi Saat "New Normal"

Nasional
Pemerintah Diminta Perpanjang Masa Pembatasan Transportasi Mudik dan Arus Balik Lebaran

Pemerintah Diminta Perpanjang Masa Pembatasan Transportasi Mudik dan Arus Balik Lebaran

Nasional
YLKI: Rencana Pembukaan Kembali Mal pada 5 Juni Terlalu Gegabah

YLKI: Rencana Pembukaan Kembali Mal pada 5 Juni Terlalu Gegabah

Nasional
Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti, Ditjen PAS: Pintu Dikunci dari Dalam

Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti, Ditjen PAS: Pintu Dikunci dari Dalam

Nasional
Masyarakat Sumatera Utara yang Mudik Diimbau Tak Kembali ke Jakarta

Masyarakat Sumatera Utara yang Mudik Diimbau Tak Kembali ke Jakarta

Nasional
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Komisi X Minta Ada Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Sekolah Dibuka

Komisi X Minta Ada Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Gubernur Sumbar Minta Masyarakat Tak Kembali ke Perantauan

Cegah Penularan Covid-19, Gubernur Sumbar Minta Masyarakat Tak Kembali ke Perantauan

Nasional
Usai Idul Fitri, Kemenko Perekonomian Bersiap Pulihkan Ekonomi

Usai Idul Fitri, Kemenko Perekonomian Bersiap Pulihkan Ekonomi

Nasional
Tahap Pertama 'New Normal', Mal Dibuka dengan Jumlah Pengunjung Terbatas

Tahap Pertama "New Normal", Mal Dibuka dengan Jumlah Pengunjung Terbatas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X