Presiden Jokowi: 95 Persen Bahan Baku Obat Masih Tergantung Impor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk memangkas dan menyederhanakan keruwetan regulasi yang menjadi kendala di industri farmasi dan alat-alat kesehatan.

Jokowi berharap industri farmasi bisa tumbuh dan masyarakat dapat membeli obat dengan harga yang lebih murah.

Salah satu yang disorot Jokowi dari industri farmasi saat ini adalah ketergantungan terhadap impor yang masih sangat besar.

Baca juga: Cerita Puan Jadi Menteri Jokowi, Blusukan Sampai Rontok hingga Sungkan Cuti

"Laporan yang saya terima, 95 persen bahan baku obat masih tergantung impor, ini sudah tidak boleh lagi dibiarkan berlama-lama," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Untuk mengembangkan obat-obatan produksi dalam negeri, Jokowi meminta ada skema insentif bagi para peneliti yang menghasilkan temuan obat kesehatan baru.

Ia berharap obat yang diproduksi itu bisa menggantikan produk-produk yang selama ini diimpor.

"Tolong ini digarisbawahi dan selanjutnya hasil riset disambungkan dengan industri penghasil alat kesehatan di dalam negeri," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menekankan bahwa prioritas pemerintah bukan mengobati yang sakit, tapi menjaga agar masyarakat tetap sehat.

"Kita tekankan pada pencegahan. Karena itu saya minta Menteri Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah pembaharuan yang inovatif dan mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat. Dan ini harus menjadi gerakan yang melibatkan semua pihak baik di sekolah maupun masyarakat pada umumnya," kata dia.

Baca juga: Pak Jokowi Tolong Lihat Kami, Pembangunan Tol Sengsarakan Kami

Ia juga meminta Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan membicarakan lagi pembagian wilayah kerja antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Menurut saya, urusan BPJS adalah urusan kesehatan individu, kemudian BKKBN urusan kesehatan keluarga, kemudian kementerian kesehatan kesehatan masyarakat. Tapi kemudian semua dikoordinir oleh kementerian kesehatan," kata Jokowi.

"Sehingga jelas kalau ada hal-hal berkaitan dengan masalah di lapangan siapa yang menjadi penanggung jawab, bukan lempar sana lempar sini," sambungnya.