Kompas.com - 21/11/2019, 14:52 WIB
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan bahwa kesiapan sumber daya manusia, terutama pembangunan karakter, menjadi salah satu cara untuk memanfaatkan bonus demografi.

"Menyiapkan SDM, terutama karakter dan meningkatkan kemampuan kapasitas keterampilan (memanfaatkan bonus demografi)," ujar Muhadjir saat pengukuhan Ekspedisi Bakti Pemuda PMK di Rindam IV Diponegoro, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (21/11/2019).

Muhadjir mengatakan, oleh karena itu pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan balai-balai pelatihan akan terus didorong untuk menyiapkan SDM tersebut.

Mereka akan diminta memainkan peranan signifikan dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang cakap, terampil, serta sesuai dengan kebutuhan zaman dan lapangan pekerjaan.

Baca juga: Menko PMK: Pemuda Harus jadi Sasaran Pendidikan Karakter

Dengan demikian, peran penduduk produktif dalam menghadapi era bonus demografi pada 2030-2036 ini sangat diharapkan mampu bekerja secara produktif pula demi kesiapan SDM-nya.

"Keuntungannya, kalau penduduk yang berusia produktif ini bekerja produktif dengan penghasilan yang sangat tinggi, maka penghasilannya disamping untuk kepentingannya sendiri juga bisa digunakan untuk menghidupi penduduk yang tidak produktif," kata dia.

Dengan demikian, kata dia, maka akan ada tabungan untuk investasi nasional.

Apalagi, jumlah penduduk produktif di Indonesia lebih banyak dibandingkan penduduk yang usianya tidak termasuk usia produktif.

Baca juga: Menko PMK: Kartu Prakerja Dieksekusi Paling Lambat Februari 2020

Adapun yang tidak termasuk usia produktif adalah mereka yang baru lahir sampai sekitar umur 16 atau 17 tahun.

Selain itu, yang juga masuk kelompok tak produktif adalah orang lanjut usia, yaitu penduduk senior yang berusia antara umur 63 sampai meninggal dunia.

"Semakin besar tabungan dari penduduk usia produktif ini maka akan semakin besar peluang untuk melakukan investasi dan itulah, semakin besar investasi itu, akan menjadi tolok ukur, maju tidaknya sebuah negara," kata dia.

Namun, jika penduduk usia produktif tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang hebat, dan tidak bekerja di lapangan pekerjaan produktif dengan penghasilannya tinggi, maka akan terjadi jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.

"Kita sekarang sedang berusaha keras untuk lepas dari jebakan pendapatan menengah, karena kalau negara pendapatannya menengah. Itu untuk naik menjadi negara maju susah, tapi kalau turun menjadi negara miskin lebih besar peluangnya," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Nasional
Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Nasional
Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Nasional
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Nasional
Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Nasional
Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Nasional
Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X