Bambang Soesatyo Diminta Tawarkan Program jika Ingin Maju Caketum Golkar

Kompas.com - 21/11/2019, 14:51 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo berpidato pada seminar nasional yang diselenggarakan SETARA Institute  di Jakarta, Senin (11/11/2019). Seminar tersebut mengangkat tema Merawat Kemajemukan, Memperkuat Negara Pancasila. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKetua MPR Bambang Soesatyo berpidato pada seminar nasional yang diselenggarakan SETARA Institute di Jakarta, Senin (11/11/2019). Seminar tersebut mengangkat tema Merawat Kemajemukan, Memperkuat Negara Pancasila. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menanggapi pernyataan Ketua Tim Sukses Golkar Bambang Soesatyo, Ahmadi Noor Supit, yang menyebutkan bahwa Golkar berpotensi terpecah lagi karena tindakan Airlangga Hartarto.

Menurut Ace, ketimbang mengancam munculnya perpecahan, ada baiknya pendukung Bambang justru menawarkan program-program jika mantan Ketua DPR itu ingin mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar.

"Tawarkan program yang lebih baik dengan apa yang sudah dilakukan Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) dan timnya untuk Partai Golkar, bukan mengancam-ancam Golkar akan pecah," kata Ace kepada Kompas.com, Kamis (21/11/2019).

Baca juga: Airlangga Hartarto: Saya dan Pak Bambang Soesatyo Ada Kesepakatan...


Ace meminta para pendukung Bambang Soesatyo tak menjelek-jelakan Airlangga yang juga berniat mencalonkan diri sebagai ketua umum.

Ia juga meminta pendukung Bambang menyambut musyawarah nasional (munas) Golkar dengan gembira. Sebab, dalam munas itu, akan dipilih ketua umum Golkar secara musyawarah mufakat.

"Bukan mengancam-ancam Golkar akan pecah. Sudah seharusnya ajang munas ini kita sambut dengan kegembiraan dan musyawarah mufakat, bukan berhalusinasi bahwa ada intimidasi segala macam," ujar Ace.

Lebih lanjut, Ace menyebutkan bahwa gentlement agreement yang dibuat antara Bambang dan Airlangga hanya diketahui keduanya.

Pernyataan Supit yang menyebutkan bahwa Airlangga telah melanggar kesepakatan, kata Ace, justru patut dipertanyakan.

Tak ada pihak lain yang mengetahui detail gentlement agreement itu, kecuali kesepakatan yang menyebutkan bahwa Bambang Soesatyo tak akan maju sebagai calon ketua umum Golkar jika sudah dimandatkan sebagai Ketua MPR.

"Yang tahu kesepakatan itu kan Pak Airlangga dan Pak Bamsoet. Yang jelas kesepakatan itu adalah Pak Bamsoet tidak akan maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar jika sudah ditugaskan sebagai Ketua MPR RI," kata Ace.

Untuk diketahui, jelang pemilihan ketua umum Golkar, sejumlah nama kerap disebut-sebut menjadi bakal calon ketua umum.

Baca juga: Bambang Soesatyo: Pemilihan Ketum Aklamasi Pernah Memecah Golkar

Dari beberapa nama yang muncul, nama Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Wakil Koordinator bidang Pratama Golkar Bambang Soesatyo paling banyak diperbincangkan.

Meski santer disebut bersaing, baik Airlangga maupun Bambang belum menyatakan diri secara definitif bakal maju sebagai calon ketua umum.

Adapun pemilihan ketua umum Golkar baru akan dilakukan pada awal Desember 2019 melalui forum musyawarah nasional (munas).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Nasional
Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Nasional
PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

Nasional
LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

Nasional
Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Nasional
Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X