Bambang Soesatyo Diminta Tawarkan Program jika Ingin Maju Caketum Golkar

Kompas.com - 21/11/2019, 14:51 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo berpidato pada seminar nasional yang diselenggarakan SETARA Institute  di Jakarta, Senin (11/11/2019). Seminar tersebut mengangkat tema Merawat Kemajemukan, Memperkuat Negara Pancasila. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKetua MPR Bambang Soesatyo berpidato pada seminar nasional yang diselenggarakan SETARA Institute di Jakarta, Senin (11/11/2019). Seminar tersebut mengangkat tema Merawat Kemajemukan, Memperkuat Negara Pancasila. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menanggapi pernyataan Ketua Tim Sukses Golkar Bambang Soesatyo, Ahmadi Noor Supit, yang menyebutkan bahwa Golkar berpotensi terpecah lagi karena tindakan Airlangga Hartarto.

Menurut Ace, ketimbang mengancam munculnya perpecahan, ada baiknya pendukung Bambang justru menawarkan program-program jika mantan Ketua DPR itu ingin mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar.

"Tawarkan program yang lebih baik dengan apa yang sudah dilakukan Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) dan timnya untuk Partai Golkar, bukan mengancam-ancam Golkar akan pecah," kata Ace kepada Kompas.com, Kamis (21/11/2019).

Baca juga: Airlangga Hartarto: Saya dan Pak Bambang Soesatyo Ada Kesepakatan...

Ace meminta para pendukung Bambang Soesatyo tak menjelek-jelakan Airlangga yang juga berniat mencalonkan diri sebagai ketua umum.

Ia juga meminta pendukung Bambang menyambut musyawarah nasional (munas) Golkar dengan gembira. Sebab, dalam munas itu, akan dipilih ketua umum Golkar secara musyawarah mufakat.

"Bukan mengancam-ancam Golkar akan pecah. Sudah seharusnya ajang munas ini kita sambut dengan kegembiraan dan musyawarah mufakat, bukan berhalusinasi bahwa ada intimidasi segala macam," ujar Ace.

Lebih lanjut, Ace menyebutkan bahwa gentlement agreement yang dibuat antara Bambang dan Airlangga hanya diketahui keduanya.

Pernyataan Supit yang menyebutkan bahwa Airlangga telah melanggar kesepakatan, kata Ace, justru patut dipertanyakan.

Tak ada pihak lain yang mengetahui detail gentlement agreement itu, kecuali kesepakatan yang menyebutkan bahwa Bambang Soesatyo tak akan maju sebagai calon ketua umum Golkar jika sudah dimandatkan sebagai Ketua MPR.

"Yang tahu kesepakatan itu kan Pak Airlangga dan Pak Bamsoet. Yang jelas kesepakatan itu adalah Pak Bamsoet tidak akan maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar jika sudah ditugaskan sebagai Ketua MPR RI," kata Ace.

Untuk diketahui, jelang pemilihan ketua umum Golkar, sejumlah nama kerap disebut-sebut menjadi bakal calon ketua umum.

Baca juga: Bambang Soesatyo: Pemilihan Ketum Aklamasi Pernah Memecah Golkar

Dari beberapa nama yang muncul, nama Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Wakil Koordinator bidang Pratama Golkar Bambang Soesatyo paling banyak diperbincangkan.

Meski santer disebut bersaing, baik Airlangga maupun Bambang belum menyatakan diri secara definitif bakal maju sebagai calon ketua umum.

Adapun pemilihan ketua umum Golkar baru akan dilakukan pada awal Desember 2019 melalui forum musyawarah nasional (munas).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Nasional
Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Nasional
Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Nasional
Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Nasional
Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Nasional
Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Nasional
Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Nasional
Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Nasional
Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Nasional
Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Nasional
Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Nasional
Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Nasional
Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X