Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ace: Kesepakatannya, Bamsoet Tak Maju jadi Caketum Golkar jika Jabat Ketua MPR

Kompas.com - 21/11/2019, 11:34 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, kesepakatan yang dibuat antara Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dengan Wakil Koordinator bidang Pratama Golkar Bambang Soesatyo, hanya diketahui keduanya.

Tak ada pihak lain yang mengetahui detail gentlement agreement itu, kecuali kesepakatan yang menyebutkan bahwa Bambang Soesatyo tak akan maju sebagai calon ketua umum Golkar jika sudah dimandatkan sebagai Ketua MPR.

Pernyataan ini menanggapi Ketua Tim Sukses Bambang, Ahmadi Noor Supit, yang menyebut bahwa Airlangga melanggar kesepakatan.

"Yang tahu kesepakatan itu kan Pak Airlangga dan Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo). Yang jelas kesepakatan itu adalah Pak Bamsoet tidak akan maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar jika sudah ditugaskan sebagai Ketua MPR RI," kata Ace kepada Kompas.com, Kamis (21/11/2019).

Baca juga: Kubu Bamsoet: Golkar Bisa Pecah Lagi karena Tindakan Airlangga

Supit sebelumnya mengatakan, Airlangga sejak awal sudah mengingkari kesepakatan untuk menempatkan pendukung Bambang di sejumlah alat kelengkapan dewan (AKD) DPR.

Airlangga juga dituding telah sewenang-wenang melakukan penggusuran sejumlah posisi dan pemecatan sejumlah tenaga ahli Fraksi Partai Golkat pendukung Bambang.

Selain itu, Airlangga juga dituduh melakukan pencoretan terhadap seluruh anggota kepanitiaan musyawarah nasional (munas) Golkar yang terindikasi pro Bambang.

Baca juga: Soal Maju Jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Atas tudingan-tudingan ini, Ace justru mempertanyakan. Ia ragu Supit mengetahui kesepakatan yang dibuat antara Airlangga dengan Bambang.

"Dari mana Pak Supit tahu soal kesepakatan itu? Adakah memang kesepakatan soal apa yang disampaikan Pak Supit? Apakah memang soal AKD, kepanitiaan munas juga bagian dari kesepakatan?," ujar Ace.

"Kalau kepanitian munas kan memang sdh disepakati dalam rapat pleno beberapa hari yang lalu," sambungnya.

Baca juga: Bamsoet Sebut Suara Internal Golkar Belum Sepakat soal Calon Ketum

Ketimbang melayangkan tudingan-tudingan ke Airlangga, lanjut Ace, ia meminta Supit dan pendukung Bambang untuk ikut serta dalam pemilihan ketua umum Golkar di munas.

Ace bahkan tak keberatan jika dalam munas Bambang mencalonkan diri sebagai ketua umum.

"Kalau mau dorong-dorong Pak Bamsoet maju menjadi caketum Golkar, silahkan saja yakinkan pemegang suara," katanya.

Untuk diketahui, jelang pemilihan ketua umum Golkar, sejumlah nama kerap disebut-sebut menjadi bakal calon ketua umum.

Baca juga: Politisi Golkar Nilai Wajar Bamsoet dan Airlangga Bersaing Keras Jadi Ketum

Dari beberapa nama yang muncul, nama Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Wakil Koordinator bidang Pratama Golkar Bambang Soesatyo paling banyak diperbincangkan.

Meski santer disebut bersaing, baik Airlangga maupun Bambang belum menyatakan diri secara definitif bakal maju sebagai calon ketua umum.

Adapun pemilihan ketua umum Golkar baru akan dilakukan pada awal Desember 2019, melalui forum musyawarah nasional (munas).

Kompas TV Proses Demokrasi dalam Partai Golkar seperti masih terus tumbuh belajar. Persaingan memperebutkan kursi ketua umum partai selalu di warnai ketegangan.<br /> <br /> Pasca terpilihnya Bambang Soesatyo menjadi Ketua MPR pada awal Oktober lalu, Bambang Soesatyo dan Airlangga terlihat mesra. Tidak terlihat persaingan dalam memperebutkan posisi ketua umum setelah sebelumnya pendukung keduanya memanas dalam memperjuangkan kursi ketua umum.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com