Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Mahfud MD ke Denny Indrayana Hadapi Pilkada Kalsel...

Kompas.com - 21/11/2019, 13:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan pesan kepada Denny Indrayana terkait pencalonannya di Pilkada Kalimantan Selatan (Kalsel).

Mahfud berpesan agar Denny mencari cara untuk memperlancar pencalonannya sebagai Gubernur Kalsel.

"Iya saya bilang itu hak Anda (untuk mencalonkan diri). Silakan berjuang. Anda punya hak-hak hukum, punya hak-hak konstitusional," ujar Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).

"Silakan dihitung (langkahnya) sendiri, kemudian cari semua pintu yang memperlancar itu semua. Begitu saja," lanjut Mahfud.

Baca juga: Bertemu Mahfud MD, Denny Indrayana Minta Restu Maju Pilkada Kalsel

Menurut Mahfud, dirinya yang mengundang Denny datang ke kantornya.

Hubungan keduanya, kata Mahfud, masih dekat meski sekarang sudah jarang bertemu.

"Denny kan yunior saya, ya diskusi masalah-masalah hukum masalah pekerjaan-pekerjaan dia. Biasalah saya sering ketemu Denny. Biasanya saya undang dia ketemu Denny itu di Yogya sambil minum teh, makan pisang goreng," katanya.

"Tapi, kan saya sudah jarang di Yogya. Saya bilang ingin ketemu, kamu ke kantor saya. Saya yang undang dia ke sini," kata Mahfud.

Baca juga: Diusung Partai Gerindra Kalsel, Denny Indrayana Mulai Gencar Safari Politik

Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, bertemu Menko Polhukam di Kantor Mahfud MD pada Kamis.

Salah satu yang dibahas dalam pertemuan adalah rencana Denny untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Kalsel 2020.

"Iya (soal rencana maju di Kalsel), kita singgung sedikitlah. Bahwa memang lagi ada proses maju di Kalsel. Saya kasih gambaran kepada beliau tentang sotuasi di sana, tapi Prof Mahfud lebih pahamlah," ujar Denny kepada wartawan.

"Jadi lebih banyak kangen-kangenan, silaturahim. Saya belum sempat ketemu setelah beliau menjadi Menko Polhukam dan hari ini kesempatan untuk itu," lanjut dia.

Baca juga: Gerindra Kalsel Sepakat Usung Denny Indrayana di Pilkada Kalsel 2020, Tinggal Tunggu Restu Prabowo

Selain membahas pencalonan, Denny mengungkapkan mereka berdua pun mendiskusikan persoalan hukum dan tata negara.

Namun, kata Denny, pembicaraan mengenai isu tersebut hanya dibahas sambil lalu.

"Soal isu hukum dan tata negara kita diskusi santai saja. Ya, Pak Mahfud kan memang pakarnya hukum tata negara jadi saya mau kasih masukan apa. Relatif beliau sudah paham, " tutur Denny.

Baca juga: Denny Indrayana Optimistis Maju Sebagai Calon Gubernur Kalsel Lewat Jalur Partai

Dia menambahkan, Mafhud tidak memberikan pesan khusus perihal pencalonan sebagai calon gubernur.

Justru, kata Denny, dirinya mengatakan siap membantu program Kemenko Polhukam di Kalsel.

"Ya tadi tentang saya sedang berproses di Kalsel, lagi nyalon sana dan bagaimana kita nanti membantu beliau terkait bidang Polhukam Kalsel agar tetap baik dan kondusif," kata Denny.

Kompas TV Dalam sidang ke empat pada Kamis siang, tidak tampak hadir ketua kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Wijoyanto dan Denny Indrayana. Sebelumnya, keduanya hadir hingga Kamis (20/6) dini hari pada sidang ketiga. Koordinator juru bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut meski keduanya absen, mereka tetap memantau sidang sembari menyiapkan kepentingan persidangan selanjutnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com