Pilkada di Indonesia Sudah Asimetris, Kemendagri Sarankan Ada Evaluasi

Kompas.com - 21/11/2019, 09:52 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

Misalnya, di Papua yang menggunakan sistem noken. Kemudian, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masyarakatnya tidak melaksanakan pilkada langsung untuk memilih gubernur.

Baca juga: Kemendagri Nilai Revisi UU Pilkada Harus Bersamaan dengan UU Pemilu

Menurut Arwani, kondisi semacam ini perlu menjadi bahan evaluasi.

"Yang terpenting ada evaluasi apakah nantinya pilkada ini tetap dilaksanakan secara langsung (seluruhnya), atau tidak langsung di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD, atau pilkada dengan sistem asimetris (ada daerah yang langsung dan ada yang tidak langsung)," ujar Arwani saat mengisi diskusi bertajuk 'Kupas Tuntas UU Pilkada dalam Berbagai Perspektif' di DPP PPP, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

"Sebab saat ini sudah berjalan, di Papua dengan noken kemudian di DIY juga tidak melakukan pemilihan daerah langsung (untuk gubernur). Artinya memang sistem pikada kita sudah membuka ruang untuk asimetris," ujar Arwani.

Merujuk pada hal ini, Arwani sepakat bahwa kekhasan masing-masing daerah dalam bentuk kearifan lokal saat memilih kepala daerah dipertimbangkan.

Sebab, kata dia, tujuan utama memilih kepala daerah adalah mencari pemimpin yang berkualitas dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dia menyebutkan, di beberapa daerah, kearifan lokal mampu mewujudkan hal itu.

Kemudian, sejalan dengan prinsip kesejahteraan masyarakat, Arwani menilai evaluasi biaya politik pilkada perlu dievaluasi.

Wacana pilkada asimetris pertama kali diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dia berharap adanya kajian indeks kedewasaan demokrasi di tiap-tiap daerah terkait pilkada langsung.

Tito mengatakan, hasil kajian indeks kedewasaan demokrasi itu akan menjadi opsi mekanisme pilkada dilakukan secara asimetris.

"Salah satunya sistem asimetris, sistem yang tadi disampaikan. Kalau asimetris berarti kita harus membuat indeks democratic maturity, yaitu kedewasaan demokrasi tiap daerah," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Tito menjelaskan, apabila daerah yang memiliki kedewasaan demokrasi yang cukup tinggi, pilkada langsung bisa diterapkan.

Sebab, masyarakat di daerah tersebut diasumsikan bakal memahami dan mampu mengkritisi visi dan misi calon kepala daerah.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X