Sebab, kata dia, tujuan utama memilih kepala daerah adalah mencari pemimpin yang berkualitas dan untuk kesejahteraan masyarakat.
Dia menyebutkan, di beberapa daerah, kearifan lokal mampu mewujudkan hal itu.
Kemudian, sejalan dengan prinsip kesejahteraan masyarakat, Arwani menilai evaluasi biaya politik pilkada perlu dievaluasi.
Wacana pilkada asimetris pertama kali diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dia berharap adanya kajian indeks kedewasaan demokrasi di tiap-tiap daerah terkait pilkada langsung.
Tito mengatakan, hasil kajian indeks kedewasaan demokrasi itu akan menjadi opsi mekanisme pilkada dilakukan secara asimetris.
"Salah satunya sistem asimetris, sistem yang tadi disampaikan. Kalau asimetris berarti kita harus membuat indeks democratic maturity, yaitu kedewasaan demokrasi tiap daerah," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Tito menjelaskan, apabila daerah yang memiliki kedewasaan demokrasi yang cukup tinggi, pilkada langsung bisa diterapkan.
Sebab, masyarakat di daerah tersebut diasumsikan bakal memahami dan mampu mengkritisi visi dan misi calon kepala daerah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.