Pilkada di Indonesia Sudah Asimetris, Kemendagri Sarankan Ada Evaluasi

Kompas.com - 21/11/2019, 09:52 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengatakan, sistem pilkada asimetris yang saat ini sudah ada perlu dievaluasi lebih lanjut.

Menurut dia, evaluasi ini bisa menjadi masukan untuk membenahi sistem pilkada secara keseluruhan.

"Sejatinya memang pilkada di Indonesia itu sudah asimetris. Misalnya, kalau di DKI Jakarta kan wali kota ditunjuk langsung. Kemudian di DIY juga turun-temurun (untuk gubernur)," ujar Bahtiar ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (20/11/2019).

Kemudian, ada juga pemilu di Aceh yang diikuti partai lokal.

Oleh karena itu, jika kondisi asimetris ini ingin diterapkan secara luas ke depannya tetap perlu kajian.

"Jika ada opsi (memberlakukan) pilkada asimetris. Ini semua harus jelas seperti apa asimetrisnya. Maksudnya mana daerah yang nantinya (bisa pilkada) langsung dan mana yang nantinya tidak langsung," kata dia.

Baca juga: Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Sebab, jika merujuk kepada tiga contoh daerah di atas, ada tiga metode berbeda yang digunakan.

"Artinya asimetris itu variannya bisa banyak. Bukan hanya pemilihan secara langsung (dengan kotak suara) dan tidak langsung (dipilih DPRD). Masih bisa kita modifikasi lain-lain," tutur Bahtiar.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi mengatakan, sistem pilkada di Indonesia saat ini sudah asimetris.

Menurut Arwani, mekanisme untuk memilih kepala atau pemimpin suatu daerah di Indonesia saat ini bermacam-macam.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Nasional
Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Nasional
Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Nasional
PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Nasional
Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Nasional
Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Nasional
Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Nasional
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X