Pilkada di Indonesia Sudah Asimetris, Kemendagri Sarankan Ada Evaluasi

Kompas.com - 21/11/2019, 09:52 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengatakan, sistem pilkada asimetris yang saat ini sudah ada perlu dievaluasi lebih lanjut.

Menurut dia, evaluasi ini bisa menjadi masukan untuk membenahi sistem pilkada secara keseluruhan.

"Sejatinya memang pilkada di Indonesia itu sudah asimetris. Misalnya, kalau di DKI Jakarta kan wali kota ditunjuk langsung. Kemudian di DIY juga turun-temurun (untuk gubernur)," ujar Bahtiar ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (20/11/2019).

Kemudian, ada juga pemilu di Aceh yang diikuti partai lokal.

Oleh karena itu, jika kondisi asimetris ini ingin diterapkan secara luas ke depannya tetap perlu kajian.

"Jika ada opsi (memberlakukan) pilkada asimetris. Ini semua harus jelas seperti apa asimetrisnya. Maksudnya mana daerah yang nantinya (bisa pilkada) langsung dan mana yang nantinya tidak langsung," kata dia.

Baca juga: Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Sebab, jika merujuk kepada tiga contoh daerah di atas, ada tiga metode berbeda yang digunakan.

"Artinya asimetris itu variannya bisa banyak. Bukan hanya pemilihan secara langsung (dengan kotak suara) dan tidak langsung (dipilih DPRD). Masih bisa kita modifikasi lain-lain," tutur Bahtiar.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi mengatakan, sistem pilkada di Indonesia saat ini sudah asimetris.

Menurut Arwani, mekanisme untuk memilih kepala atau pemimpin suatu daerah di Indonesia saat ini bermacam-macam.

Misalnya, di Papua yang menggunakan sistem noken. Kemudian, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masyarakatnya tidak melaksanakan pilkada langsung untuk memilih gubernur.

Baca juga: Kemendagri Nilai Revisi UU Pilkada Harus Bersamaan dengan UU Pemilu

Menurut Arwani, kondisi semacam ini perlu menjadi bahan evaluasi.

"Yang terpenting ada evaluasi apakah nantinya pilkada ini tetap dilaksanakan secara langsung (seluruhnya), atau tidak langsung di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD, atau pilkada dengan sistem asimetris (ada daerah yang langsung dan ada yang tidak langsung)," ujar Arwani saat mengisi diskusi bertajuk 'Kupas Tuntas UU Pilkada dalam Berbagai Perspektif' di DPP PPP, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

"Sebab saat ini sudah berjalan, di Papua dengan noken kemudian di DIY juga tidak melakukan pemilihan daerah langsung (untuk gubernur). Artinya memang sistem pikada kita sudah membuka ruang untuk asimetris," ujar Arwani.

Merujuk pada hal ini, Arwani sepakat bahwa kekhasan masing-masing daerah dalam bentuk kearifan lokal saat memilih kepala daerah dipertimbangkan.

Sebab, kata dia, tujuan utama memilih kepala daerah adalah mencari pemimpin yang berkualitas dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dia menyebutkan, di beberapa daerah, kearifan lokal mampu mewujudkan hal itu.

Kemudian, sejalan dengan prinsip kesejahteraan masyarakat, Arwani menilai evaluasi biaya politik pilkada perlu dievaluasi.

Wacana pilkada asimetris pertama kali diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dia berharap adanya kajian indeks kedewasaan demokrasi di tiap-tiap daerah terkait pilkada langsung.

Tito mengatakan, hasil kajian indeks kedewasaan demokrasi itu akan menjadi opsi mekanisme pilkada dilakukan secara asimetris.

"Salah satunya sistem asimetris, sistem yang tadi disampaikan. Kalau asimetris berarti kita harus membuat indeks democratic maturity, yaitu kedewasaan demokrasi tiap daerah," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Tito menjelaskan, apabila daerah yang memiliki kedewasaan demokrasi yang cukup tinggi, pilkada langsung bisa diterapkan.

Sebab, masyarakat di daerah tersebut diasumsikan bakal memahami dan mampu mengkritisi visi dan misi calon kepala daerah.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

"Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Nasional
Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Nasional
Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Nasional
Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
Yurianto: Masker Tak Bisa Membunuh Virus Corona, Sebaiknya Tetap Cuci Tangan Pakai Sabun

Yurianto: Masker Tak Bisa Membunuh Virus Corona, Sebaiknya Tetap Cuci Tangan Pakai Sabun

Nasional
Pakar: Masker Kain Jadi Pilihan Terakhir untuk Cegah Penularan Covid-19

Pakar: Masker Kain Jadi Pilihan Terakhir untuk Cegah Penularan Covid-19

Nasional
12.548 ABK WNI di Luar Negeri Tak Bisa Bekerja Akibat Covid-19

12.548 ABK WNI di Luar Negeri Tak Bisa Bekerja Akibat Covid-19

Nasional
Pemerintah Sebut Sekitar 349.000 APD Telah Didistribusikan

Pemerintah Sebut Sekitar 349.000 APD Telah Didistribusikan

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Terima Donasi Rp 66,5 Miliar dari Masyarakat

Gugus Tugas Covid-19 Terima Donasi Rp 66,5 Miliar dari Masyarakat

Nasional
Jokowi Sebut RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Nantinya Dijadikan Pusat Riset Penyakit Menular

Jokowi Sebut RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Nantinya Dijadikan Pusat Riset Penyakit Menular

Nasional
Ini Sebaran 157 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 16 Provinsi

Ini Sebaran 157 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 16 Provinsi

Nasional
Jubir Pemerintah: Saat ini Belum Ada Obat dan Vaksin untuk Sembuhkan Covid-19

Jubir Pemerintah: Saat ini Belum Ada Obat dan Vaksin untuk Sembuhkan Covid-19

Nasional
Wabah Corona, Lebih dari 6.500 Spesimen Sudah Diuji dengan Tes PCR

Wabah Corona, Lebih dari 6.500 Spesimen Sudah Diuji dengan Tes PCR

Nasional
Temuan Ombudsman: RS Rujukan Belum Sepenuhnya Siap Terima Pasien Covid-19

Temuan Ombudsman: RS Rujukan Belum Sepenuhnya Siap Terima Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X