Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Muktamar, Wasekjen: Kandidat Calon Ketum PPP Mulai dari Plt Ketum hingga Wakil Ketua MPR

Kompas.com - 20/11/2019, 07:01 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, partainya akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 14-16 Desember 2019.

Ia mengatakan, salah satu agenda Mukernas adalah menentukan jadwal Muktamar terkait pemilihan ketua umum.

"Muktamar, tunggu hasil mukernas kapan pelaksanaannya karena mukernas merupakan forum pengambilan keputusan kedua setelah Mukernas yang salah satu kewenangannya adalah menjadwalkan pelaksanaan Muktamar," kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: Cuma Dapat Satu Kursi Menteri, PPP Harapkan Posisi Wakil Menteri

Baidowi mengatakan, saat ini sudah ada beberapa kandidat yang berpeluang maju sebagai calon ketua umum PPP diantaranya, Plt Ketua Umum PPP Soeharso Monoarfa, Wakil Ketua Umum PPP Mardiono, Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Ketua Fraksi PPP Amir Uskara dan Politisi Senior PPP Akhmad Muqowam.

"Saat ini kan ada beberapa yang disebut di antaranya Plt Ketum, Mardiono, Arsul Sani, Muqowam. Ada juga ketua fraksi PPP Amir Uskara waketum itu yang disebut punya peluang maju sebagai ketum PPP," ujarnya.

Kendati demikian, Baidowi tak dapat memastikan lima nama itu akan maju menjadi caketum PPP. Ia mengatakan, PPP tidak kekurangan kader untuk memimpin partai.

Baca juga: PPP Tunjuk Arwani Thomafi dan Amir Uskara jadi Pimpinan AKD di DPR

"Ya nanti dilihat pas pelaksanaan muktamar, PPP tidak kekurangan kader internal untuk memimpin partai ini bisa comeback, bisa recovery lagi, bisa lolos Pemilu 2024," ucapnya.

Lebih lanjut, Baidowi mengatakan, dalam muktamar PPP nanti, partainya akan mengevaluasi hasil Pemilu 2019 karena sejak mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy ditangkap KPK, perolehan suara partai berlogo ka'bah itu menjadi merosot.

"Harus ada inovasi yang dilakukan, yang akan dirumuskan di Muktamar. Sekarang tidak bisa dirumuskan karena nanti akan dianulir keputusan Muktamar," pungkasnya.

Kompas TV Minggu (27/10/2019) hari santri digelar di sepanjang jalan di Surabaya, Jawa Timur. Namun ada yang berbeda kali ini bila menteri agama jadi tak hadir dalam perayaan Hari Santri 2019. Panitia mengaku hanya mengundang pejabat yang berlatar belakang santri seperti Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Tanpa mengundang Menteri Agama Fachrul Razi. Yang berlatar belakang militer. Sebelumnya penunjukan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama menuai protes dari kalangan Nahdlatul Ulama. Sehingga Presiden Joko Widodo mengangkat Wakil Menteri Agama dari kalangan Nahdlatul Ulama yang juga politikus partai persatuan pembangunan Zainut Tauhid Saadi. Perayaan puncak Hari Santri besok dilakukan dengan mengelilingi Masjid Nasional Al Akbar, Surabaya tepat di depan Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Jawa Timur dan diikuti puluhan ribu santri dari sejumlah daerah. #MenteriAgama #HariSantri #PWNUJawaTimur
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com