PPP Tunjuk Arwani Thomafi dan Amir Uskara jadi Pimpinan AKD di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan nama-nama untuk menempati pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI.

Baidowi mengatakan, nama-nama itu tinggal dikirimkan kepada pimpinan DPR.

"AKD, rencananya hari ini kami kirimkan kepada pimpinan. Mudah-mudahan lancar, sehingga minggu depan itu sudah bisa ditetapkan semua," ujar Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

"Berdasarkan hasil lobi-lobi kemarin, PPP itu kebagian 4 di Waketum," lanjut dia.

Baca juga: Paripurna Pengumuman Pimpinan AKD, Ini Anggota DPRD DKI yang Tak Hadir

Baidowi mengatakan, PPP menyepakati, Arwani Thomafi menjadi Wakil Ketua Komisi II dan Amir Uskara menjadi Wakil Ketua Komisi XI

"Posisi di Waketum komisi XI, rencana mau menempatkan Bapak Amir Uskara, beliau juga berpengalaman sudah satu periode," ujar Baidowi.

Selanjutnya, penetapan nama-nama AKD di tiap-tiap fraksi diharapkan berjalan dengan baik sehingga DPR periode 2019-2024 dapat mulai bekerja.

"Sehingga minggu depan sudah bisa mulai bekerja membagi tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing," lanjut dia.

Berikut ini nama-nama pimpinan AKD dari Fraksi PPP :

1. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) : Achmad Baidowi

2. Wakil Ketua Komisi II : Arwani Thomafi

3.Wakil Ketua Komisi V : Nurhayati

4.Wakil Ketua Komisi XI : Amir Uskara

Sebelumnya, DPR RI menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

Rapat tersebut mengesahkan jumlah pimpinan komisi dan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan atau AKD.

DPR menetapkan 11 ketua komisi di DPR dan 4 wakil ketua untuk masing-masing komisi. Selain itu, rapat juga menetapkan jumlah keanggotaan fraksi dalam AKD.

Jumlah AKD di DPR di antaranya Badan Musyawarah 58 anggota, Badan Legislatif 80 anggota, Badan Anggaran 100 anggota, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 9 anggota, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen 53 anggota, Majelis Kehormatan Dewan 17 anggota, Badan Urusan Rumah Tangga 25 anggota, dan Panitia Khusus 30 anggota.