Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Akan Rumuskan Lebih Cermat soal Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata

Kompas.com - 14/11/2019, 17:15 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut, akan merumuskan lebih cermat lagi terkait pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Perumusan tersebut, kata dia, akan dilakukan dengan mengundang beberapa kementerian terkait.

"Nanti akan saya undang pihak-pihak terkait supaya dirumuskan yang lebih cermat dan bisa dikerjakan secara kolektif serta lebih meluas," ujar Muhadjir usai membuka Rapat Evaluasi KKN Tematik Revolusi Mental Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Menko PMK Minta KKN Dievaluasi

Adapun kementerian terkait itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag).

Muhadjir mengatakan, KKN memiliki misi suci berupa pengabdian kepada masyarakat.

Sebab dalam perguruan tinggi, kata dia, terdapat tiga hal yang harus dilaksanakan yakni pengajaran atau pendidikan, riset, dan pengabdian.

Dengan demikian, saat melaksanakan KKN mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan bagi masyarakat.

Baca juga: Diduga Mesum Saat KKN, Dua Mahasiswa Unmul Tak Diberi Nilai

Apalagi dengan tema Revolusi Mental yang saat ini dilaksanakan.

"Saya berharap semua perguruan tinggi terutama yang telah 3-4 kali melaksanakan KKN Revolusi Mental dapat semakin baik dalam hal program maupun secara administrasi," kata dia.

"Jangkauannya pun harus lebih luas lagi," pungkas dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono mengatakan, dalam pelaksanaan KKN tahun 2019 ini, terdapat 42.000 mahasiswa yang bergabung di masyarakat.

Baca juga: Kronologi Tenggelamnya Mahasiswa UGM Saat KKN di Palangkaraya, Terseret Arus hingga Ditemukan Meninggal di Dasar Sungai

Efek mereka terhadap masyarakat pun jauh lebih terasa dibandingkan dengan kedatangan pejabat ke daerahnya.

"Dari kehadiran 42.000 mahasiswa di masyarakat, menghasilkan lebih dari 1,9 juta jam per hari maka hasilnya jauh lebih baik dibandingkan kiriman pejabat," kata dia.

Hal tersebut terjadi karena mahasiswa masih dipercaya masyarakat. Sebab bagi masyarakat, mahasiswa adalah role model.

Kompas TV Ombudsman terus melakukan investigasinya terkait pelecehan seksual yang menimpa mahasiswi UGM Yogyakarta saat melakukan kuliah kerja nyata di Pulau Maluku. Tim investigasi dari Ombudsman bertemu dengan dekanFakultas Teknik UGM. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu pihaknya hanya menjalankan segala kebijakan yang dikeluarkan universitas termasuk menunda wisuda terduga pelecehan seksual yang menurut rencana dilakukan pada hari tanggal 22 November kemarin. Kasus pelecehan seksual yang menimpa salah seorang mahasiswi UGM terjadi tahun lalu saat korban mengikuti program kuliah kerja nyata di Pulau Seram, Maluku.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com