Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Minta KKN Dievaluasi

Kompas.com - 14/11/2019, 13:59 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta agar pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dievaluasi.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat membuka Rapat Evaluasi KKN Tematik Revolusi Mental Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

"Evaluasi dengan kejujuran sehingga dengan yang jujur, kita bisa melihat kelemahan kita untuk melakukan kebaikan," kata Muhadjir.

Baca juga: Perjalanan KKN di Desa Penari, dari Twitter ke Layar Lebar

Menurut dia, akan lebih baik apabila laporan mengenai evaluasi pelaksanaan KKN adalah hal-hal yang tidak baik, bukan justru yang baik-baik.

Hal tersebut agar perbaikan bisa dilakukan untuk pelaksanaan KKN ke depannya.

"Saya kira sebaiknya lebih banyak mendengar hal-hal yang tidak baik saja. Jangan yang baik-baik (dilaporkan) agar kita bisa melakukan perbaikan," ujar Muhadjir.

"Kalau yang dilaporkan baik-baik semua tidak ada evaluasi," lanjut dia.

Muhadjir sendiri berkomitmen akan mengevaluasi pelaksanaan KKN dari sisi pengambilan kebijakan.

"Saya akan evaluasi dari aspek pengambilan kebijakan, kira-kira dengan cara apa agar kegiatan strategis ini bisa lebih berkembang di masa yang akan datang," kata dia.

Baca juga: Wahai Mahasiswa yang Hobi Rebahan, Ini 7 Pekerjaan Sampingan Cocok Buat Kamu

Dia sekaligus berharap kegiatan KKN terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya dan semakin berkualitas.

Selain itu, semakin banyak pelibatan peserta KKN dari kalangan mahasiswa juga dinilainya akan semakin baik.

"Yang penting, bagi mahasiswa telah melalui proses pematangan dengan KKN tematik ini," kata dia.

Selain memiliki efek bagi masyarakat yang didatangi para mahasiswa, KKN dinilai juga berguna bagi pembentukan karakter mahasiswa itu sendiri. Mulai dari kepmimpinan. integritas, tanggung jawab hingga kerja sama.

"Mereka berada di medan sesungguhnya. Ini suatu hal yang harus dapat dihargai," kata dia.

Baca juga: Azis Syamsuddin Ajak Mahasiswa Sebar Narasi Positif tentang DPR

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono mengatakan, dalam pelaksanaan KKN tahun 2019 ini, terdapat 42.000 mahasiswa yang bergabung di masyarakat.

Halaman:


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com