Menko PMK Minta KKN Dievaluasi

Kompas.com - 14/11/2019, 13:59 WIB
Ketua Umum HIPIIS Prof Dr Muhadjir Effendi memberikan sambutan pada acara Konvensi Nasional HIPIIS pertama di UMM Dome, Malang, Rabu (7/8/2019). Antara/Endang SukarelawatiKetua Umum HIPIIS Prof Dr Muhadjir Effendi memberikan sambutan pada acara Konvensi Nasional HIPIIS pertama di UMM Dome, Malang, Rabu (7/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta agar pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata ( KKN) dievaluasi.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat membuka Rapat Evaluasi KKN Tematik Revolusi Mental Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

"Evaluasi dengan kejujuran sehingga dengan yang jujur, kita bisa melihat kelemahan kita untuk melakukan kebaikan," kata Muhadjir.

Baca juga: Perjalanan KKN di Desa Penari, dari Twitter ke Layar Lebar


Menurut dia, akan lebih baik apabila laporan mengenai evaluasi pelaksanaan KKN adalah hal-hal yang tidak baik, bukan justru yang baik-baik.

Hal tersebut agar perbaikan bisa dilakukan untuk pelaksanaan KKN ke depannya.

"Saya kira sebaiknya lebih banyak mendengar hal-hal yang tidak baik saja. Jangan yang baik-baik (dilaporkan) agar kita bisa melakukan perbaikan," ujar Muhadjir.

"Kalau yang dilaporkan baik-baik semua tidak ada evaluasi," lanjut dia.

Muhadjir sendiri berkomitmen akan mengevaluasi pelaksanaan KKN dari sisi pengambilan kebijakan.

"Saya akan evaluasi dari aspek pengambilan kebijakan, kira-kira dengan cara apa agar kegiatan strategis ini bisa lebih berkembang di masa yang akan datang," kata dia.

Baca juga: Wahai Mahasiswa yang Hobi Rebahan, Ini 7 Pekerjaan Sampingan Cocok Buat Kamu

Dia sekaligus berharap kegiatan KKN terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya dan semakin berkualitas.

Selain itu, semakin banyak pelibatan peserta KKN dari kalangan mahasiswa juga dinilainya akan semakin baik.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X