Menko PMK Janjikan Gaji Guru Honorer Lebih Memadai

Kompas.com - 13/11/2019, 15:57 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat memberikan sambutan dalam kunjungan kerjanya ke Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (10/11/2019). Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat memberikan sambutan dalam kunjungan kerjanya ke Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (10/11/2019).

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengaku, gaji guru honorer masih menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan.

Ia menyebutkan ada 800.000 guru honorer yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Banyak masalah harus kita tangani bersama antara daerah dan pusat, terutama masalah guru dan honorer," kata Muhadjir dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: IGI: Gaji Guru Honorer Rp 100 Ribu per Bulan Menghina Profesi Guru

Muhadjir mengatakan, pihaknya sedang mengupayakan agar gaji guru honorer tidak hanya diambil dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sebab, dana yang diambil dari BOS itu dinilai tidak cukup.

Kementerian PMK saat ini tengah berbicara dengan Kementerian Keuangan, supaya gaji guru honorer bisa diambil dari alokasi dana pendidikan.

"Kami sedang bicara dengan Kemenkeu yang memungkinkan guru honorer digaji dari dana alokasi yang diperkirakan untuk pendidikan," ujar Muhadjir.

"Jadi tidak hanya diambilkan dari BOS yang sangat sedikit dan nggak memadai bagi guru honorer," lanjutnya.

Baca juga: Gaji Guru Honorer Direncanakan Naik, Minimal Sama dengan UMR

Selain bicara soal gaji guru honorer, Muhadjir juga menjanjikan sejumlah program di bidang pendidikan.

Ke depan, pemerintah akan memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak hanya untuk siswa SD, SMP, atau SMA, tetapi hingga ke jenjang perkuliahan.

Pemerintah juga berencana menambah jumlah politeknik, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap kerja.

"Ada program pemerintah intervensi siapkan tenaga terampil berkualitas tinggi atau skill labor," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X