Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Anggaran Pertahanan Kecil, Indonesia Sulit Modernisasi Alutista Nasional

Kompas.com - 12/11/2019, 12:20 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Besaran alokasi anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI tahun 2020 adalah Rp 131 triliun.

Angka tersebut tidak mencapai 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Peningkatan anggaran 2020 itu adalah kebanyakan untuk belanja pegawai.

Terkait hal tersebut, anggota Komisi I DPR RI Sjarifuddin Hasan, menyampaikan kekhawatirannya.

“Saya sangat apresiasi bahwa saudara Menteri Pertahanan (Menhan) mengingatkan bahwa kita harus kuat, saya dukung sekali. Tetapi saya agak khawatir karena anggaran pertahanan tidak sampai 1 persen dari PDB kita,” kata Sjarif, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Besaran anggaran tesebut, kata Sjarif, dirasa tidak cukup untuk melakukan modernisasi sistem pertahanan nasional.

Baca juga: BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

 

Padahal, mengutip dari situs Global Firepower yang dirilis tahun 2019, alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia menempati peringkat ke-16 di dunia dari 137 negara, sehingga dibutuhkan modernisasi.

“Dari semua alutsista yang dimiliki, rata-rata memiliki ranking dunia berkisar 35-50. Hanya 2 alutsista yang menduduki ranking 5 besar, Korvet dan Fregat. Yang lainnya termasuk attack aircraft dan submarine berada di bawah peringkat 35,” kata Sjarif.

Sjarif sendiri mengatakan itu kepada Menhan Prabowo Subianto, saat Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan, di Gedung Nusantara I Senayan Jakarta Selatan, Senin (11/11/2019).

Kondisi yang sama juga terjadi pada sumber daya militer Indonesia. Kekuatan militer Indonesia berada di peringkat 9 Asia, dan peringkat 8 Asia Pasifik.

Baca juga: Berkunjung ke Mabes TNI, Prabowo Janji Perkuat Alutsista

“Saya inginkan, kondisi kalori yang dikonsumsi prajurit sekarang itu sangat rendah.Tugas Pak Menhan yang baru kalau bisa 7000 kalori per hari. Jangan seperti sekarang, kita gak punya teknologi, sumber daya lemah, apanya yang kuat,” kata Sjarif.

Menanggapi hal tersebut, Menhan Prabowo Subianto memaparkan rencana strategis Kemhan lima tahun ke depan. Hasil pemaparan tersebut pun diapresiasi Sjarif.

Dalam pemaparannya, Prabowo menyebutkan konsep Pertahanan Rakyat Semesta harus dilaksanakan. Menurutnya konsep tersebut telah dianut Indonesia sejak dulu.

Pertahanan perlu disokong oleh komponen cadangan dari segala sektor termasuk sumber daya manusia (SDM), sehingga seluruh rakyat akan menjadi komponen pertahanan negara.

Baca juga: Perdebatan Prabowo Vs Anggota DPR Fraksi PDI-P Saat Rapat Perdana...

“Kita mungkin tidak bisa mengalahkan kekuatan teknologi bangsa lain, tetapi pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran, konsep pertahanan rakyat semesta. Kalau terpaksa kita terlibat dalam perang, perang yang akan kita laksanakan adalah perang rakyat semesta,” kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com