SOROT POLITIK

Ridwan Bae Minta Pendukung Airlangga dan Bamsoet Utamakan Musyawarah Mufakat

Kompas.com - 11/11/2019, 19:49 WIB
Politisi Golkar Ridwan Bae KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMPolitisi Golkar Ridwan Bae

KOMPAS.com - Konstelasi politik yang tengah dihadapi Partai Golkar menjelang musyawarah nasional (munas) dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat.

Politisi senior partai Golkar Ridwan Bae berpendapat, perlu adanya kesesuaian pendapat antara petahana Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Bambang Soesatyo di Munas Partai Golkar.

Kesepakatan antara kedua politisi itu, ia melanjutkan, bertujuan membuat Partai Golkar jauh lebih maju dibandingkan sekarang.

"Saya kira semakin kelihatan ya, ada kecenderungan musyawarah dan mufakat. Langkah itu untuk membuat Golkar baru yang lebih dashyat, lebih maju, dan besar. Itu semua bisa terjadi kalau kedua tokoh besar itu bersatu, yakni Airlangga dan Bamsoet," kata Ridwan dalam pernyataan tertulis, Senin (11/11/2019).

Baca juga: Munas Golkar, Aklamasi Bisa Jadi Alternatif dalam Pemilihan Ketua Umum

Ridwan Bae meyakini kerja sama dan kebersamaan dua tokoh Partai Golkar itu bakal memperkokoh posisi Golkar.

"Itu keyakinan saya, dan saya kira juga menjadi perhatian dari seluruh kader partai. Airlangga dan Bamsoet hendaknya tidak berseteru, tetapi tetap bersatu,” ujar Ketua DPD Tingkat I Sulawesi Tenggara (Sultra) itu.

Ia menegaskan, tidak ada pihak yang menghalangi atau melarang Bambang Soesatyo maju dan menantang Airlangga pada Munas Golkar yang akan digelar 4 hingga 6 Desember 2019 di Jakarta.

Namun demikian, Ridwan menyayangkan bila pertarungan dua kader Golkar itu terjadi.

"Memang itu hak seseorang, haknya Pak Bamsoet juga. Tak bisa kami hambat, walau mungkin disayangkan banyak kader," katanya.

Mayoritas dukung Airlangga

Hingga tiga pekan jelang munas, mayoritas pemilik suara telah menyatakan dukungannya kepada Airlangga Hartarto.

Menurut dia, Menko Perekonomian itu didukung mayoritas pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I dan II.

Bahkan, imbuh dia, Airlangga juga sudah mendapatkan dukungan politis dari Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi tak hanya mengapresiasi kinerja dan melontarkan pujiannya secara terbuka kepada Airlangga saat puncak perayaan HUT ke-55 Partai Golkar pada Rabu (6/11/2019) lalu.

Presiden Jokowi belakangan juga menyebut Airlangga yang baru menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada akhir Desember 2017 tersebut dengan kata top.

Agung Laksono menyerahkan hasil rekomendasi kepada Airlangga Hartato pada Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Ormas Tri Karya Golkar yang digelar di GKIC Novotel Manado, Jumat (01/11/2019) malam, sekira pukul 21.30 WITA.KOMPAS.com/SKIVO MARCELINO MANDEY Agung Laksono menyerahkan hasil rekomendasi kepada Airlangga Hartato pada Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Ormas Tri Karya Golkar yang digelar di GKIC Novotel Manado, Jumat (01/11/2019) malam, sekira pukul 21.30 WITA.

Ridwan Bae menilai, kesiapan Airlangga dalam memimpin Golkar serta adanya dukungan dari Presiden Jokowi menjadi modal petahana untuk kembali duduk sebagai ketua umum partai.

Ia pun mengingatkan, kedua pihak yang saat ini saling berhadapan tetap bisa duduk bersama.

"Kami mengharapkan, termasuk dari Sultra ini, mereka bisa duduk bersama untuk membicarakan semuanya secara baik-baik. Dengan semangat baru, semangat pembaruan Golkar," ujarnya.

Mantan Bupati Muna itu mengatakan, masa depan Golkar, utamanya pada pemilu 2024 mesti menjadi pertimbangan kedua tokoh.

Baca juga: Munas Golkar, Pujian Jokowi Menguatkan Posisi Airlangga Hartarto

"Akan lebih baik dan lebih bermanfaat jika kita bisa membicarakan semuanya secara baik-baik, mengutamakan kepentingan bersama, menghilangkan kepentingan kelompok masing-masing," katanya.

Musyawarah dan mufakat, tutur Ridwan Bae, wajib menjadi tujuan bersama dibanding harus berkompetisi saat munas nanti.

Ridwan Bae menyebutkan, DPD Golkar tingkat I Sultra dan 17 DPD tingkat II tetap solid mendukung Airlangga.

Meski begitu, seluruh pemilik suara akan tetap mengedepankan upaya-upaya untuk tercapainya musyawarah dan mufakat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Peringatan Dini Bencana, BMKG Tekankan Kearifan Lokal Jangan Tunggu Sirine Tsunami

Soal Peringatan Dini Bencana, BMKG Tekankan Kearifan Lokal Jangan Tunggu Sirine Tsunami

Nasional
UPDATE: Tambah 5.920 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini Ada 1.487.369

UPDATE: Tambah 5.920 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini Ada 1.487.369

Nasional
Anggota Komisi IX: Wajar Kita Larang Masuk WNA, Hal yang Sama Pernah Kita Rasakan

Anggota Komisi IX: Wajar Kita Larang Masuk WNA, Hal yang Sama Pernah Kita Rasakan

Nasional
MKD DPR Tunggu Laporan Terkait Azis Syamsuddin yang Disebut di Kasus Suap Penyidik KPK

MKD DPR Tunggu Laporan Terkait Azis Syamsuddin yang Disebut di Kasus Suap Penyidik KPK

Nasional
MAKI Nilai KPK Punya Tantangan Buktikan Pimpinan DPR Azis Syamsuddin Terlibat Suap Penyidik KPK

MAKI Nilai KPK Punya Tantangan Buktikan Pimpinan DPR Azis Syamsuddin Terlibat Suap Penyidik KPK

Nasional
UPDATE: Tambah 5.436, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.632.248 Orang

UPDATE: Tambah 5.436, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.632.248 Orang

Nasional
Peran Azis Syamsuddin dalam Kasus Dugaan Suap Penanganan Perkara: Pertemukan Wali Kota Tanjung Balai dengan Penyidik KPK

Peran Azis Syamsuddin dalam Kasus Dugaan Suap Penanganan Perkara: Pertemukan Wali Kota Tanjung Balai dengan Penyidik KPK

Nasional
Fraksi Gerindra: Bansos Tunai Sebaiknya Ditambah, Bukan Dihentikan

Fraksi Gerindra: Bansos Tunai Sebaiknya Ditambah, Bukan Dihentikan

Nasional
Beda Larangan Mudik Lebaran dan Pengetatan Perjalanan

Beda Larangan Mudik Lebaran dan Pengetatan Perjalanan

Nasional
DD Tekno Jamin Biaya Kematian dan Pemulasaraan Mitra Dompet Dhuafa

DD Tekno Jamin Biaya Kematian dan Pemulasaraan Mitra Dompet Dhuafa

Nasional
Ditjen Imigrasi Segera Terbitkan SE soal Larangan WN India Masuki Indonesia

Ditjen Imigrasi Segera Terbitkan SE soal Larangan WN India Masuki Indonesia

Nasional
Wapres Minta Santri Dibolehkan Mudik

Wapres Minta Santri Dibolehkan Mudik

Nasional
Imigrasi: Izin Permohonan Visa dari India Sudah Distop Sejak 22 April

Imigrasi: Izin Permohonan Visa dari India Sudah Distop Sejak 22 April

Nasional
Selain KRI Nanggala-402, Ini 4 Koleksi Kapal Selam TNI AL

Selain KRI Nanggala-402, Ini 4 Koleksi Kapal Selam TNI AL

Nasional
Azis Syamsuddin Disebut Terkait Kasus Penyidik KPK, MKD Hormati Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Disebut Terkait Kasus Penyidik KPK, MKD Hormati Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X