Komisi I dan Prabowo Akan Bahas Keamanan di Papua hingga Alutsista

Kompas.com - 11/11/2019, 11:56 WIB
Ketua Komisi I Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/10/2019) KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Komisi I Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/10/2019)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/10/2019) siang.

Ketua Komisi I Meutya Hafid mengatakan, pihaknya akan membahas sejumlah hal terkait modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan industri pertahanan nasional.

"Tentunya kami ingin dengarkan bagaimana beliau mentransformasikan visi misi presiden untuk memodernisasi alutsista kemudian kita tahu dalam ratas, Presiden juga menyatakan keberpihakan pada industri pertahanan nasional," ujar Meutya.

Baca juga: Ketua Komisi I Sebut Jabatan Wakil Panglima TNI Sudah Lama Ingin Dihidupkan


Isu aktual lainnya yang akan dibahas yakni terkait situasi keamanan di Papua.

Seperti diketahui pada Agustus lalu terjadi aksi unjuk rasa masyarakat yang berujung kericuhan. Aksi protes tersebut dipicu dugaan tindak rasisme terhadap mahasiswa Papua.

Bahkan sempat muncul tuntutan referendum atau hak menentukan nasib dari sejumlah kelompok.

Kemudian pada September 2019 terjadi aksi anarkistis di Wamena yang dipicu kabar hoaks tentang seorang guru yang mengeluarkan kata-kata rasis di sekolah.

Di sisi lain, Tim Kajian Papua LIPI menyebut ada empat akar persoalan di Papua yang hingga saat ini belum disentuh oleh pemerintah.

Baca juga: Prabowo Saat Resmikan Patung Jenderal Sudirman: Mari Jaga Warisan dengan Tidak Mencuri APBN

Akar permasalahan itu adalah diskriminasi dan marjinalisasi, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM, serta sejarah dan partai politik.

"Isu aktual lainnya yg mungkin mengemuka adalah tentu bagaiama penanganan terhadap situasi terkini di Papua, bagaimana kita menjaga kondusivitas bersama untuk Papua. itu mungkin yang akan mengemuka," kata Meutya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X