Ketua Komisi I Sebut Jabatan Wakil Panglima TNI Sudah Lama Ingin Dihidupkan

Kompas.com - 07/11/2019, 15:23 WIB
Ketua Komisi I Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019). KOMPAS.com/ HARYANTIPUSPASARIKetua Komisi I Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo untuk menghidupkan posisi Wakil Panglima TNI bukanlah hal yang baru.

Ia mengatakan, usulan itu sudah lama ingin diwujudkan, namun pemerintah masih menampung aspirasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan TNI.

"Usulan posisi Wakil Panglima TNI bukanlah hal baru. Sejak Pak Moeldoko menjadi Panglima TNI, sudah diusulkan. Namun Presiden terus menampung aspirasi dan menyesuaikan kebutuhan TNI, hingga Perpres keluar," kata Meutya saat dihubungi, Kamis (7/11/2019).

Meutya tak mempermasalahkan langkah presiden menghidupkan kembali posisi tersebut.

Baca juga: Anggota Komisi I Sebut Jabatan Wakil Panglima TNI Tak Sesuai Rencana Rampingkan Birokrasi

Menurut dia, kehadiran Wakil Panglima TNI diperlukan untuk mendukung antisipasi perkembangan lingkungan strategis serta mewakili Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bila berhalangan hadir pada beberapa rapat kerja.

"Maka diperlukan dukungan organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TNI. TNI memiliki 3 matra, darat, laut dan udara. Selain itu, TNI memiliki kekuatan personel yang begitu besar wajar perlu pelaksana tugas harian," ujarnya.

"Bahkan jika Panglima TNI berhalangan hadir, apalagi Panglima TNI juga perlu mendampingi Presiden dalam berbagai tugas dalam maupun LN," pungkasnya.

Baca juga: Jokowi Hidupkan Lagi Jabatan Wakil Panglima TNI, Ini Penjelasan Istana

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menghidupkan kembali jabatan wakil panglima TNI. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Keberadaan wakil panglima TNI tertuang dalam Pasal 13 Ayat (1).

"Markas Besar TNI meliputi: a. unsur pimpinan terdiri atas: 1. Panglima; dan 2. Wakil Panglima," demikian bunyi perpres yang dikutip dari laman resmi Sekretariat Negara, Kamis (7/11/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X