Sepekan Menunggu Kabar Kabareskrim Baru...

Kompas.com - 08/11/2019, 05:56 WIB
KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA

Rumor lain menyeruak. Selain Gatot Eddy, Kadiv Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo disebut-sebut juga berpotensi menjadi Kepala Bareskrim menggantikan Idham.

Saat berkunjung ke Kejaksaan Agung, Senin (4/11/2019), Idham tampak semobil dengan Listyo yang merupakan mantan ajudan Presiden Jokowi itu.

Satu hari setelah peristiwa itu, Iqbal kembali melontarkan pernyataan. Ia menyebut, Kabareskrim baru akan ditunjuk dalam beberapa hari ke depan.

"Beberapa hari lagi, insya Allah. Ini menjadi prioritas beliau ( Idham Azis)," ucap Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: Polri Sebut Kabareskrim Baru Akan Ditunjuk Pekan Depan

Ia mengakui, meskipun posisi Kabareskrim merupakan hak prerogatif Kapolri, namun mekanisme penunjukkannya harus tetap melalui Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Mabes Polri.

Pada Rabu (6/11/2019) keesokan harinya, rupanya titik terang itu belum ada.

Iqbal menyebut, penunjukkan Kabareskrim memang membutuhkan waktu. Sebab, jabatan yang ditinggalkan calon Kabareskrim itu juga membutuhkan pengganti.

Hal itulah yang membuat penunjukkan Kabareskrim Polri terkesan lamban.

"Pergantian Kabareskrim itu tidak semudah itu. Karena akan dipilih, kan sudah saya katakan, punya integritas, punya track record yang baik," ujar Iqbal.

Baca juga: Bertemu KSAD, Idham Azis: Untuk Mantapkan Soliditas Polri-TNI

"Nah setelah itu yang menggantikan Kabareskrim pasti punya jabatan juga, yang punya jabatan itu ada 'efek carambol' nanti. Terus ganti yang jabat lagi, ngisi lagi, jadi untuk nyusun itu perlu waktu," sambung dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Nasional
DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

Nasional
KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Nasional
Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X