Pada Rabu (6/11/2019) keesokan harinya, rupanya titik terang itu belum ada.
Iqbal menyebut, penunjukkan Kabareskrim memang membutuhkan waktu. Sebab, jabatan yang ditinggalkan calon Kabareskrim itu juga membutuhkan pengganti.
Hal itulah yang membuat penunjukkan Kabareskrim Polri terkesan lamban.
"Pergantian Kabareskrim itu tidak semudah itu. Karena akan dipilih, kan sudah saya katakan, punya integritas, punya track record yang baik," ujar Iqbal.
Baca juga: Bertemu KSAD, Idham Azis: Untuk Mantapkan Soliditas Polri-TNI
"Nah setelah itu yang menggantikan Kabareskrim pasti punya jabatan juga, yang punya jabatan itu ada 'efek carambol' nanti. Terus ganti yang jabat lagi, ngisi lagi, jadi untuk nyusun itu perlu waktu," sambung dia.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menuturkan bahwa Bareskrim adalah ujung tombak penegakan hukum di kepolisian.
Maka dari itu, Bambang menilai, kandidatnya harus memiliki pengalaman yang cukup.
"Menjadi Kabareskrim tentunya memimpin satuan reserse di seluruh Indonesia yang sangat kompleks, bukan hanya Jawa saja. Makanya tour of duty itu perlu bagi calon pimpinan (Bareskrim) Polri," kata Bambang ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2019).
Ia mengatakan bahwa kandidat Kabareskrim baru sudah pernah menjadi kapolda minimal dua kali. Setidaknya, salah satunya adalah pemimpin di Polda tipe A+.
Baca juga: Jadi Kapolda Metro Jaya, Ini Rekam Jejak Gatot Eddy Pramono
Selain itu, tentu saja kandidat harus memiliki pengalaman di bidang reserse.
Bambang pun mengingatkan agar pemilihan Kabareskrim juga mempertimbangkan tahun angkatan kandidat serta pengalamannya.
"Mengangkat junior yang masih belum melakukan tour of duty yang mumpuni, justru akan makin merusak kultur organisasi Polri yang baik," ucap dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.