Sepekan Menunggu Kabar Kabareskrim Baru...

Namun hingga kini, belum ada titik terang mengenai siapa perwira tinggi Polri yang menggantikannya sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Padahal janji telah terucap dari mulut Idham bahwa ia akan segera menunjuk Kepala Bareskrim baru setelah Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai pimpinan korps bhayangkara itu.

Usai ditetapkan sebagai Kapolri dalam rapat paripurna DPR, Kamis (31/10/2019), Idham berjanji akan segera menunjuk Kabareskrim baru setelah dilantik presiden.

Langkah ini dinilainya perlu dilakukan demi mempercepat pengungkapan kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

"Saya akan menunjuk Kabareskrim yang baru untuk segera mempercepat pengungkapan kasus Novel Baswedan," kata Idham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Setelah pelantikan Idham sebagai Kapolri di Istana Negara, Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal mengatakan, penunjukkan Kepala Bareskrim akan dilakukan pekan pertama bulan November 2019.

Gatot Eddy atau Listyo Sigit?

Iqbal sempat ditanya wartawan mengenai kemungkinan Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono menjadi pengganti Idham sebagai Kabareskrim. Namun, Iqbal mengaku tidak tahu.

Ia menuturkan, pada prinsipnya, Kapolri akan memilih kandidat anggota kepolisian yang berintegritas dan mumpuni.

"Biasalah kalau ada kandidat banyak sekali isu-isu. Tapi insya Allah, prinsipnya beliau akan memilih perwira tinggi Polri yang berintegritas, mempunyai track record yang mumpuni, karena Kabareskrim adalah jabatan salah satu penentu untuk memelihara kamtibmas di negara Republik Indonesia," kata Iqbal di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2019).

Rumor lain menyeruak. Selain Gatot Eddy, Kadiv Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo disebut-sebut juga berpotensi menjadi Kepala Bareskrim menggantikan Idham.

Saat berkunjung ke Kejaksaan Agung, Senin (4/11/2019), Idham tampak semobil dengan Listyo yang merupakan mantan ajudan Presiden Jokowi itu.

Satu hari setelah peristiwa itu, Iqbal kembali melontarkan pernyataan. Ia menyebut, Kabareskrim baru akan ditunjuk dalam beberapa hari ke depan.

"Beberapa hari lagi, insya Allah. Ini menjadi prioritas beliau (Idham Azis)," ucap Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Ia mengakui, meskipun posisi Kabareskrim merupakan hak prerogatif Kapolri, namun mekanisme penunjukkannya harus tetap melalui Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Mabes Polri.

Pada Rabu (6/11/2019) keesokan harinya, rupanya titik terang itu belum ada.

Iqbal menyebut, penunjukkan Kabareskrim memang membutuhkan waktu. Sebab, jabatan yang ditinggalkan calon Kabareskrim itu juga membutuhkan pengganti.

Hal itulah yang membuat penunjukkan Kabareskrim Polri terkesan lamban.

"Pergantian Kabareskrim itu tidak semudah itu. Karena akan dipilih, kan sudah saya katakan, punya integritas, punya track record yang baik," ujar Iqbal.

"Nah setelah itu yang menggantikan Kabareskrim pasti punya jabatan juga, yang punya jabatan itu ada 'efek carambol' nanti. Terus ganti yang jabat lagi, ngisi lagi, jadi untuk nyusun itu perlu waktu," sambung dia.

Harus Berpengalaman

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menuturkan bahwa Bareskrim adalah ujung tombak penegakan hukum di kepolisian.

Maka dari itu, Bambang menilai, kandidatnya harus memiliki pengalaman yang cukup.

"Menjadi Kabareskrim tentunya memimpin satuan reserse di seluruh Indonesia yang sangat kompleks, bukan hanya Jawa saja. Makanya tour of duty itu perlu bagi calon pimpinan (Bareskrim) Polri," kata Bambang ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2019).

Ia mengatakan bahwa kandidat Kabareskrim baru sudah pernah menjadi kapolda minimal dua kali. Setidaknya, salah satunya adalah pemimpin di Polda tipe A+.

Selain itu, tentu saja kandidat harus memiliki pengalaman di bidang reserse.

Bambang pun mengingatkan agar pemilihan Kabareskrim juga mempertimbangkan tahun angkatan kandidat serta pengalamannya.

"Mengangkat junior yang masih belum melakukan tour of duty yang mumpuni, justru akan makin merusak kultur organisasi Polri yang baik," ucap dia.