Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepekan Menunggu Kabar Kabareskrim Baru...

Kompas.com - 08/11/2019, 05:56 WIB
Devina Halim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepekan sudah Jenderal Idham Azis mengemban jabatan sebagai Kepala Polri. Tepatnya sejak 1 November 2019.

Namun hingga kini, belum ada titik terang mengenai siapa perwira tinggi Polri yang menggantikannya sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Padahal janji telah terucap dari mulut Idham bahwa ia akan segera menunjuk Kepala Bareskrim baru setelah Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai pimpinan korps bhayangkara itu.

Baca juga: Soal Kabareskrim Baru, Polri Sebut Beberapa Hari Lagi Ditunjuk

Usai ditetapkan sebagai Kapolri dalam rapat paripurna DPR, Kamis (31/10/2019), Idham berjanji akan segera menunjuk Kabareskrim baru setelah dilantik presiden.

Langkah ini dinilainya perlu dilakukan demi mempercepat pengungkapan kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

"Saya akan menunjuk Kabareskrim yang baru untuk segera mempercepat pengungkapan kasus Novel Baswedan," kata Idham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca juga: Untuk Ungkap Kasus Novel, Idham Azis Akan Tunjuk Kabareskrim Baru Usai Dilantik

Setelah pelantikan Idham sebagai Kapolri di Istana Negara, Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal mengatakan, penunjukkan Kepala Bareskrim akan dilakukan pekan pertama bulan November 2019.

Gatot Eddy atau Listyo Sigit?

Iqbal sempat ditanya wartawan mengenai kemungkinan Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono menjadi pengganti Idham sebagai Kabareskrim. Namun, Iqbal mengaku tidak tahu.

Ia menuturkan, pada prinsipnya, Kapolri akan memilih kandidat anggota kepolisian yang berintegritas dan mumpuni.

"Biasalah kalau ada kandidat banyak sekali isu-isu. Tapi insya Allah, prinsipnya beliau akan memilih perwira tinggi Polri yang berintegritas, mempunyai track record yang mumpuni, karena Kabareskrim adalah jabatan salah satu penentu untuk memelihara kamtibmas di negara Republik Indonesia," kata Iqbal di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2019).

Baca juga: Kontras Harap Kabareskrim Baru Bisa Bersinergi dengan Semua Pihak

Rumor lain menyeruak. Selain Gatot Eddy, Kadiv Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo disebut-sebut juga berpotensi menjadi Kepala Bareskrim menggantikan Idham.

Saat berkunjung ke Kejaksaan Agung, Senin (4/11/2019), Idham tampak semobil dengan Listyo yang merupakan mantan ajudan Presiden Jokowi itu.

Satu hari setelah peristiwa itu, Iqbal kembali melontarkan pernyataan. Ia menyebut, Kabareskrim baru akan ditunjuk dalam beberapa hari ke depan.

"Beberapa hari lagi, insya Allah. Ini menjadi prioritas beliau (Idham Azis)," ucap Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: Polri Sebut Kabareskrim Baru Akan Ditunjuk Pekan Depan

Ia mengakui, meskipun posisi Kabareskrim merupakan hak prerogatif Kapolri, namun mekanisme penunjukkannya harus tetap melalui Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Mabes Polri.

Pada Rabu (6/11/2019) keesokan harinya, rupanya titik terang itu belum ada.

Iqbal menyebut, penunjukkan Kabareskrim memang membutuhkan waktu. Sebab, jabatan yang ditinggalkan calon Kabareskrim itu juga membutuhkan pengganti.

Hal itulah yang membuat penunjukkan Kabareskrim Polri terkesan lamban.

"Pergantian Kabareskrim itu tidak semudah itu. Karena akan dipilih, kan sudah saya katakan, punya integritas, punya track record yang baik," ujar Iqbal.

Baca juga: Bertemu KSAD, Idham Azis: Untuk Mantapkan Soliditas Polri-TNI

"Nah setelah itu yang menggantikan Kabareskrim pasti punya jabatan juga, yang punya jabatan itu ada 'efek carambol' nanti. Terus ganti yang jabat lagi, ngisi lagi, jadi untuk nyusun itu perlu waktu," sambung dia.

Harus Berpengalaman

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menuturkan bahwa Bareskrim adalah ujung tombak penegakan hukum di kepolisian.

Maka dari itu, Bambang menilai, kandidatnya harus memiliki pengalaman yang cukup.

"Menjadi Kabareskrim tentunya memimpin satuan reserse di seluruh Indonesia yang sangat kompleks, bukan hanya Jawa saja. Makanya tour of duty itu perlu bagi calon pimpinan (Bareskrim) Polri," kata Bambang ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2019).

Ia mengatakan bahwa kandidat Kabareskrim baru sudah pernah menjadi kapolda minimal dua kali. Setidaknya, salah satunya adalah pemimpin di Polda tipe A+.

Baca juga: Jadi Kapolda Metro Jaya, Ini Rekam Jejak Gatot Eddy Pramono

Selain itu, tentu saja kandidat harus memiliki pengalaman di bidang reserse.

Bambang pun mengingatkan agar pemilihan Kabareskrim juga mempertimbangkan tahun angkatan kandidat serta pengalamannya.

"Mengangkat junior yang masih belum melakukan tour of duty yang mumpuni, justru akan makin merusak kultur organisasi Polri yang baik," ucap dia.

 

Kompas TV Juru Bicara Presiden menegaskan masih dalam tahap menerima masukan dan pertimbangan berbagai pihak untuk memilih Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Penegasan ini muncul setelah beredar hoaks Basuki Tjahaja Purnama atau BTP dan Antasari Azhar dipilih sebagai anggota dewan pengawas. Menurut Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman hingga kini belum ada satu pun nama yang dicetuskan menjadi kandidat Dewan Pengawas KPK yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Presiden telah mengundang pendapat langsung dari tokoh-tokoh masyarakat tetapi belum ada satu pun nama yang mengemuka untuk menjadi Dewan Pengawas KPK. Sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menegaskan kabar yang menyebut BTP dan Antasari Azhar menjadi anggota Dewan Pengawas KPK adalah hoaks. Informasi ini sudah beredar sejak bulan lalu dan dipastikan bohong. #Ahok #DewanPengawasKPK #PresidenJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com