Kompas.com - 07/11/2019, 18:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Fritz Edward Siregar mengaku, pihaknya telah melakukan fungsi dan tugas sebagai pengawas pemilu maupun pilkada.

Termasuk, dalam kerjanya, Bawaslu mengawasi dan menindaklanjuti praktik politik uang yang mungkin terjadi.

Pernyataan ini menanggapi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang ingin melakukan evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung karena dinilai banyak mudaratnya.

"Penindakan politik uang itu sudah terjadi, dan peran Bawaslu dalam melalukan fungsi penindakan sudah dilakukan dengan berbagai inovasi penindakan pelanggaran," kata Fritz usai sebuah diskusi di kawasan Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

Baca juga: Pilkada 2020, Bawaslu Pertanyakan Perekaman Data E-KTP di Papua yang Belum Rampung

Fritz mencontohkan, selama proses pemilu 2019, pihaknya menindaklanjuti sejumlah dugaan pelanggaran pemilu.

Hasilnya, 380 diputuskan sebagai pidana pemilu dan 45 lainnya diputuskan sebagai tindakan politik uang.

Ia menyebut, tujuan dibentuknya Bawaslu adalah memang untuk mencegah dan menindaklanjuti terjadinya politik uang dan dugaan pelanggaran lainnya.

Baca juga: KPU Hendak Larang Koruptor Ikut Pilkada, Bawaslu: Tak Boleh Jadi KPK Sekaligus DPR

Saat ditanya kemungkinan penyelenggaraan pilkada tidak langsung, Fritz tidak menjawab tegas.

Ia hanya mengatakan bahwa bagaimanapun mekanisme penyelenggaraannya, pilkada akan tetap berada di bawah pengawasn Bawaslu.

"Apapun pilihannya, kan kami sebagai pelaksana undang-undang melakukan apa yang diwajibkan kepada kami," katanya.

Kompas TV Setelah pencoblosan selesai, perhitungan pun dimulai. Meskipun demikian, masih ada gangguan demokrasi yang terjadi di Indonesia yaitu kerusuhan pasca perhitungan suara pada 21-22 Mei lalu. Awalnya, unjuk rasa berlangsung damai di depan Gedung Bawaslu, namun terjadi eskalasi yang berakhir ricuh hingga dini hari. Jurnalis KompasTV Aiman Witjaksono menelusuri kerusuhan ini dan mendapatkan video secara eksklusif yang menggambarkan sebuah mobil<em> </em>ambulans pembawa ratusan massa perusuh di depan Gedung Bawaslu. Saksikan Program AIMAN dalam episode <em>&ldquo;Mengungkap Drama &amp; Peristiwa 2019&rdquo;</em> bagian keempat yang akan membahas fakta dibalik kerusuhan 21-22 Mei 2019. #AIMAN #Pemilu #Jokowi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

Nasional
Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

Nasional
Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

Nasional
Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

Nasional
Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

Nasional
3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

Nasional
Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

Nasional
Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

Nasional
Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

Nasional
Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.