Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rawan Konflik, Pilkada Papua Diberi Perhatian Khusus oleh Bawaslu

Kompas.com - 07/11/2019, 12:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan perhatian khusus dalam pengawasan Pilkada 2020 untuk Papua dan Papua Barat.

Kondisi geografis dan faktor keamanan menjadi alasan Bawaslu menyusun langkah khusus untuk dua provinsi tersebut.

"Untuk Papua dan Papua Barat yang jelas akan menjadi perhatian khusus. Selain daerah yang jauh, kemudian transportasi juga agak menjadi masalah. Maka jelas itu terjadi kerawanan tersendiri," ujar Anggota Bawaslu Rahmat Bagja ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2019).

Faktor penyebab kerawanan lain yakni masih adanya daerah yang menggunakan sistem noken, yang masyarakatnya tidak mengenal one man one vote.

"Kemudian, narasi kuasa lokal di Papua dan Papua Barat itu cukup tinggi. Baik dari kepala suku, kepala adat juga perang suku masih terjadi juga kan kadang-kadang," kata Bagja.

Baca juga: Panglima TNI Sebut Papua Jadi Daerah Rawan Konflik di Pilkada 2020

Bagja membenarkan jika nantinya tentu ada langkah pengawasan khusus untuk pilkada di kedua provinsi.

"Misalnya nanti ada desk khusus Pilkada Papua, " tuturnya.

Kedua, Bawaslu mengikuti alur pengamanan yang sudah dipersiapkan oleh TNI dan Polri untuk kedua provinsi.

Ketiga, bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu daerah untuk pengawasan bersama aparat keamanan.

Saat disinggung tentang potensi kerawanan di Papua sebagai ekses dari kericuhan di beberapa daerah baru-baru ini, Bagja enggan berspekulasi.

Baca juga: KPU Bantah Adanya Kecurangan Sistem Noken pada Pilkada Papua 2018

Menurut dia, jika aparat keamanan telah mendeteksi kemungkinan kerawanan, penyelenggara dan pengawas pemilu tentu akan mengikuti sesuai prosedur.

"Kalau teman-teman aparat keamanan telah memdeteksi adanya kemungkinan hal tersebut maka kami akan mengikuti alurnya," ujar Bagja.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada puluhan kabupaten di Papua dan Papua Barat yang akan menggelar pilkada pada tahun depan.

Beberapa daerah di antaranya yakni Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Merauke, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Asmat, Kabupaten Nabire, Kabupaten Waropen, Kabupaten, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Memberamo Raya untuk Provinsi Papua.

Kemudian untuk Provinsi Papua Barat beberapa di antaranya ada Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten manokwari Selatan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com