Kunjungi PT Pindad, Prabowo Mengaku Masih Belajar

Kompas.com - 06/11/2019, 20:52 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mengunjungi PT Pindad (Persero) dan PT INTI di Bandung, Rabu (6/11/2019). Instagram/@pt_inti_perseroMenteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mengunjungi PT Pindad (Persero) dan PT INTI di Bandung, Rabu (6/11/2019).

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku masih tahap belajar dalam mengemban tugas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat mengunjungi PT Pindad dan PT INTI di Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/11/2019), seperti video yang diunggah di Instagram PT Inti, @pt_inti_persero.

Tak sendiri, Prabowo juga ditemani oleh Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungan tersebut.

"Ini saya ditemani oleh Wakil Menteri Pertahanan, baru bersama-sama mungkin kurang dari dua minggu kita diberi kehormatan dan kepercayaan oleh Presiden RI, ada Pak Wahyu Sakti Trenggono, wakil menteri," kata Prabowo dalam video tersebut.


"Jadi kami keliling masih dalam taraf belajar, kami ingin benar-benar, mengerti dan mengetahui kondisi," ujar dia.

Baca juga: Eggi Sudjana Sebut Jokowi Harus Bersyukur Prabowo Bersedia jadi Menhan

Saat mengunjungi PT Pindad, Prabowo datang dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU.

Dia juga berkesempatan menjajal kendaraan taktis (rantis) produksi PT Pindad, yakni Rantis Komodo.

Selain didampingi Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono, Prabowo juga didampingi oleh Sekjen Kemenhan Laksdya TNI Agus Setiadji beserta para pejabat Kementerian Pertahanan lainnya.

Prabowo sendiri ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Sebelumnya Prabowo merupakan lawan Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X