Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Dana Zakat Dikelola dengan Manfaatkan Teknologi Informasi

Kompas.com - 05/11/2019, 14:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta lembaga pengelola zakat memanfaatkan teknologi informasi seiring berkembangnya zaman.

Hal itu ia sampaikan saat membuka World Zakat Forum di Crowne Plaza Hotel, Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/11/2019).

"Perkembangan teknologi informasi akan mengubah secara mendasar kebiasaan masyarakat," ujar Ma'ruf Amin.

"Perkembangan teknologi akan mendorong semakin berkembangnya Revolusi Industri yang berdampak pada digitalisasi banyak hal. Menghadapi era digital seperti itu BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) harus bisa menyesuaikan diri," ujar Wapres.

Baca juga: Potensi Zakat di Indonesia Capai Rp 280 Triliun

Ma'ruf Amin menambahkan, penggunaan teknologi dalam institusi zakat dapat meningkatkan transparansi, efektifitas, dan efisiensi managemen perzakatan. Lebih lanjut, hal itu akan meningkatkan kredibilitas lembaga zakat. 

Ketua nonaktif Majelis Ulama Indonesia ini melanjutkan, dari perspektif lembaga zakat sendiri, penggunaan teknologi mempermudah proses pemasaran, penggalangan dana, dan pemetaan pendistribusian dana zakat yang akurat.

Sementara itu, bagi wajib zakat atau muzakki, keberadaan teknologi akan mempermudah dalam pembayaran zakat, dan memungkinkan mereka untuk memonitor pendistribusian dana zakat yang diserahkan.

Baca juga: Wapres: Zakat Dapat Tutup Ketimpangan Ekonomi

Ma'ruf mengatakan, sebagai regulator, pemerintah sedapat mungkin akan memfasilitasi proses pengembangan manajemen perzakatan berbasis teknologi dengan menerbitkan peraturan-peraturan terkait digitalisasi zakat yang dapat diaplikasikan di lembaga zakat.

Meskipun telah tersedia platform digital, peningkatan pemanfaatan teknologi harus terus dilakukan.

"Forum yang sangat penting ini dapat dijadikan media untuk tukar pikiran dan berbagi pengalaman di antara lembaga zakat dari berbagai negara. Diharapkan ke depan, potensi zakat yang demikian tinggi dapat dipungut dan dikelola lebih optimal," kata Ma'ruf.

"Sehingga zakat, infak, sedekah benar-benar mampu untuk dijadikan instrument pengentasan kemiskinan dan menambal terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial," ucap mantan Rais Aam PBNU itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com