Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Azis Syamsuddin: Tak Ada yang Larang Jadi Caketum Golkar, tapi...

Kompas.com - 04/11/2019, 16:23 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Golkar Azis Syamsuddin menegaskan bahwa seseorang yang mengingkari janjinya pasti akan mendapatkan balasan.

Pernyataan ini merupakan respons dari sinyal Bambang Soesatyo yang akan maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas), Desember 2019.

"Biar yang mengingkari biar Allah yang melaknatnya," kata Azis saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Baca juga: Jelang Munas Golkar, Dukungan Mengerucut ke Airlangga

Azis mengatakan, Bambang sebelumnya sudah menjalin komunikasi dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, beberapa waktu lalu.

Diketahui, selain Bambang, Airlangga juga akan maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar.

Meski demikian, Azis yang merupakan tim sukses Airlangga dalam Munas Golkar mendatang sama sekali tidak mengetahui apa yang menjadi topik perbincangan di antara keduanya saat itu.

"Nah itu, yang tahu antara Pak Airlangga, Pak Bamsoet sama Allah yang tahu," ujar Azis.

Azis dan kawan-kawan mengaku belum mengantisipasi apabila Bambang maju sebagai caketum Golkar pada Munas mendatang. Sebab, hal itu merupakan hak setiap kader partainya.

"Tidak ada yang bisa melarang orang untuk maju (jadi caketum). Tapi kalau melanggar komitmen, kan biar masyarakat yang menilai, biar Allah yang melaknat. Kan gitu," lanjut Azis.

Baca juga: 3 Bulan Jelang Munas Golkar, Airlangga Resmikan Tim dan Rumah Pemenangan

Ia menambahkan, internal partai telah memutuskan bahwa rapat pleno partai akan digelar pada Selasa (5/11/2019).

Dalam rapat pleno, Selasa besok, partainya akan memutuskan sejumlah agenda partai ke depan, termasuk Munas.

"Tahapannya iya, kan nanti diputuskan dalam pleno, tanggal 5 (November) itu. Agendanya apa, disepakati dalam pleno," pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, Ketua MPR Bambang Soesatyo akan maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar pada Munas bulan Desember 2019.

Nusron mengatakan, Bambang maju menjadi caketum atas permintaan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar tingkat 1 dan 2.

Baca juga: Ketua DPP Golkar Berharap Bambang Soesatyo Tak Ingkari Komitmennya kepada Airlangga

"Pak Bamsoet hanya menjalankan amanah dari DPD 1 dan dan DPD 2. Amanat DPD 1 dan DPD 2 meminta Pak Bamsoet maju (jadi caketum). Enggak mungkin (mundur)," kata Nusron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

"Sebagai kader, itu mengingkari dan mengkhianati desakan dan keinginan serta amanat dari kader di tingkat bawah. Apalagi kader di tingkat bawah itu sah terhadap masa depan partai," lanjut dia.

Nusron menambahkan, Golkar memiliki watak yang kompetitif antara satu kader dan kader lainnya.

Menurut dia, kompetensi antara kader partai dalam pemilihan caketum akan lebih baik dibandingkan aklamasi. 

 

Kompas TV Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo melarang ASN di Kemenpan RB memakai cadar. Aturan ini bersifat wajib bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementeriannya. "Kalau di saya (Kemenpan RB setiap ASN) wajib jangan pakai cadar. Begitu keluar kantor mau pakai cadar silakan, dia sebagai warga negara bebas," ujar Tjahjo kepada wartawan, Senin (4/11/19). Tjahjo menegaskan, masing-masing kepala daerah, pimpinan lembaga, dan kementerian miliki hak untuk mengatur pegawainya. Hal tersebut termasuk dalam mengatur cara berpakaian ketika pegawai di kantor. #TjahjoKumolo #Cadar #CelanaCungkring
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com