Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saan: Nasdem Memastikan PKS "Clear" dari Kelompok Radikal

Kompas.com - 31/10/2019, 11:58 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR, Saan Mustopa, mengatakan, pertemuan antar pimpinan Partai Nasdem dan PKS hanya silaturahim biasa.

Ia mengatakan, kedua partai mencari titik temu dengan PKS yang berada di luar pemerintah. Titik temu itu, kata dia, sikap cinta Pancasila dan NKRI.

"Dan alhamdulillah, kemarin kita mendapatkan titik temu, misalnya terkait dengan sikap Pancasila dan NKRI, kita semua dan PKS semua itu sudah sesuatu yang final, tidak bisa diutak-atik," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Saan mengatakan, PKS dan Nasdem sepakat untuk tidak memberi ruang dan tempat pada kelompok-kelompok radikalisme, intoleran, dan terorisme.

Baca juga: Langkah Awal Partai Nasdem dan PKS Imbangi Pemerintahan Jokowi...

Bahkan, kata dia, Nasdem juga memastikan partai yang dinakhodai oleh Sohibul Iman itu tidak ditunggangi oleh kelompok radikal.

"Kita ingin memastikan bahwa PKS 'clear' bahwa PKS tidak sama ditunggangi dan tidak memberikan ruang dan tempat kepada kelompok-kelompok seperti itu (radikalisme, intoleran, dan terorisme)," ujar dia. 

Saan mengatakan, pihaknya mengapresiasi konsistensi PKS berada di luar pemerintah.

Namun, ia membantah jika disebut bermain dua kaki yaitu bergabung dengan koalisi pemerintahan dan berkoalisi dengan PKS di DPR.

"Kita semua sepakat, bahwa kita membutuhkan demokrasi yang sehat, demokrasi yang berkualitas, maka dalam demokrasi yang berkualitas perlu yang namanya check and balances, dan kita mengapresiasi posisi PKS yang konsisten berada di luar," ucap Saan. 

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Dalam pertemuan tersebut, Surya Paloh didampingi Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate dan sejumlah elite partai lainnya.

Baca juga: Anies Tak Buka Akses KUA PPAS, Fraksi Nasdem: Tidak Ada Keharusan untuk Publikasi

Sementara itu, Sohibul didampingi oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Sekjen PKS Mustafa Kamal.

Ada tiga poin hasil dari pertemuan itu yakni pertama, sepakat untuk memperkuat fungsi check and balance di DPR.

Kedua, Nasdem dan PKS sepakat untuk menjaga kedaulatan NKRI dengan menjalanlan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Ketiga, mewariskan sejarah kerja sama para pendiri bangsa, yakni antara kelompok nasionalis yang memuliakan nilai-nilai agama dan kelompok Islam yang memegang teguh nilai-nilai kebangsaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com