Temui Wapres Ma'ruf, Komut Tokopedia Kenalkan Produk Ekonomi Syariah Digital

Kompas.com - 30/10/2019, 22:20 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin menerima kedatangan Komisaris Utama Tokopedia Agus Martowardojo Biro Pers Sekretariat Wakil PresidenWakil Presiden Maruf Amin menerima kedatangan Komisaris Utama Tokopedia Agus Martowardojo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran Komisaris dan Direksi Tokopedia menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Komisaris Utama Tokopedia Agus Martowardojo menyatakan pertemuan dengan Ma'ruf membahas potensi pengembangan ekonomi syariah melalui platform digital.

Pada kesempatan itu, Tokopedia mengenalkan sejumlah fitur yang bisa membantu pengembangan ekonomi syariah lewat platform digital.

Baca juga: BI Dorong Indonesia Jadi Rujukan Ekonomi Syariah Dunia


"Kami juga melaporkan kepada Bapak Wapres, kami baru meluncurkan Tokopedia Salam. Itu suatu inisiatif pemerataan ekonomi syariah secara digital," ujar Agus.

Hal senada disampaikan Vice President Public Policy and Government Relations Tokopedia Astri Wahyuni.

Ia mengatakan Tokopedia Salam merupakan layanan baru bagi pengguna aplikasi untuk mendapatkan produk-produk halal, membantu penyaluran zakat dan donasi, serta membantu pengguna mendapatkan berbagai produk investasi keuangan syariah.

Baca juga: Instruksi Wapres ke Sri Mulyani, Percepat Perkembangan Ekonomi Syariah

"Teman-teman bisa melihat di aplikasi sekarang sudah ada reksadana syariah, tabungan emas, dan opsi pembayaran secara syariah," ujar Astri.

"Dan terakhir, fresh from the oven, hari Senin kami baru meluncurkan layanan paket umroh melalui Tokopedia. Jadi mungkin akan banyak ke depannya inovasi-inovasi yang mendukung perekonomian syariah," lanjut dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X