Surya Paloh: Ada Kemungkinan Nasdem Berhadapan dengan Pemerintah

Kompas.com - 30/10/2019, 21:05 WIB
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh (kiri) berbincang dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman usai menyampaikan hasil pertemuan tertutup kedua partai di DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan menjajaki kesamaan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKetua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh (kiri) berbincang dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman usai menyampaikan hasil pertemuan tertutup kedua partai di DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan menjajaki kesamaan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, tidak menutup kemungkinan partainya akan berbeda sikap dengan pemerintah, meski saat ini Nasdem masih tergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Selain itu, tiga kader Partai Nasdem juga menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Paloh, bisa saja sikap Partai Nasdem nantinya akan sejalan dengan parpol oposisi, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam mengkritik kebijakan pemerintah.

Baca juga: Rangkulan dan Bisikan Surya Paloh kepada Presiden PKS Sohibul Iman...

"Bukan masalah ada kemungkinan akan berhadapan dengan pemerintah atau tidak. Seluruh kemungkinan kan ada saja. Saya kira ada (kemungkinan), kita tak tahu itu kapan. Tapi probability, teori kemungkinan itu, semuanya harus dilakoni dengan pikiran yang sehat dan baik," ujar Paloh saat memberikan keterangan seusai bertemu Presiden PKS Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Paloh mengatakan, dalam negara demokrasi yang sehat dibutuhkan kekuatan penyeimbang dan menjalankan sistem check and balance.

Di sisi lain, pemerintah yang sehat harus mampu menerima kritik yang solutif dan membangun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan, pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada lagi pihak-pihak yang mengkritisi kebijakan pemerintah.

Baca juga: Surya Paloh: Kami Bisa Lebih Hangat Bersama PKS...

"Pemerintah membutuhkan pikiran kritis tapi yang kami sepakati pikiran kritis ini dilandasi oleh niat baik, pikiran yang mengkritisi secara konstruktif, bukan untuk saling merusak menjatuhkan, tapi dengan semangat membangun," tutur dia.

"Nah itu sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kami percaya itu memberikan sumbangsih bagi satu proses pendidikan politik yang ada di negeri ini," ucap Paloh.

Baca juga: Surya Paloh: Kalau Tak Ada Lagi yang Oposisi, Demokrasi Selesai, Negara Jadi Otoriter

Nasdem bersama PDI-P, Partai Golkar, PPP, dan PKB adalah partai pengusung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Sementara PKS bersama Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Namun belakangan, setelah Jokowi resmi menjadi presiden, Gerindra memastikan berada di barisan pemerintah. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang juga capres pesaing Jokowi, ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Nasional
9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

Nasional
Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Nasional
Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

Nasional
Aturan Terbaru Tempat Ibadah Selama PPKM Level 1, 2, dan 3 di Jawa-Bali

Aturan Terbaru Tempat Ibadah Selama PPKM Level 1, 2, dan 3 di Jawa-Bali

Nasional
PPKM Level 2 di 10 Daerah Jabodetabek, Ini Rincian Aturan untuk Aktivitas Masyarakat

PPKM Level 2 di 10 Daerah Jabodetabek, Ini Rincian Aturan untuk Aktivitas Masyarakat

Nasional
Kemenkes: Varian Omicron Mengelabui Imunitas Tubuh dan Turunkan Efikasi Vaksin Covid-19

Kemenkes: Varian Omicron Mengelabui Imunitas Tubuh dan Turunkan Efikasi Vaksin Covid-19

Nasional
Sebut Mobilitas Masyarakat Mulai Naik, Luhut: Mendekati Idul Fitri 2021

Sebut Mobilitas Masyarakat Mulai Naik, Luhut: Mendekati Idul Fitri 2021

Nasional
Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini 18 Daerah yang Terapkan Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini 18 Daerah yang Terapkan Level 3

Nasional
Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU...

Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU...

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.