Minta Maaf soal Kabinet, Jokowi Dinilai Tunjukkan Kerendahan Hati

Kompas.com - 29/10/2019, 08:33 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima sambutan dari warga Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, saat melakukan kunjungan, Minggu (27/10/2019). Kunjungan ini menjadi kunjungan kerja pertama Jokowi pascapelantikan dirinya sebagai presiden terpilih periode 2019-2014, 20 Oktober lalu. AFP/ISTANA KEPRESIDENAN INDONESIPresiden Joko Widodo (Jokowi) menerima sambutan dari warga Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, saat melakukan kunjungan, Minggu (27/10/2019). Kunjungan ini menjadi kunjungan kerja pertama Jokowi pascapelantikan dirinya sebagai presiden terpilih periode 2019-2014, 20 Oktober lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jeirry Sumampow menilai, permintaan maaf Presiden Joko Widodo ( Jokowi) soal kabinet dikarenakan Jokowi menyadari banyak kelompok pendukungnya yang kecewa.

"Saya kira Jokowi menyadari bahwa ada banyak kelompok yang kecewa karena tak bisa diakomodasi dalam kabinet. Apalagi dia tahu juga ada banyak kelompok, baik partai maupun bukan partai, yang menjadi pendukungnya waktu pilpres lalu," kata Jeirry kepada Kompas.com, Senin (28/10/2019).

Dalam konteks itu, kata Jeirry, permintaan maaf yang disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila pada Sabtu (26/10/2019) kemarin bisa dipahami.

Baca juga: Jokowi Minta Maaf Ada Pendukung Tak Masuk Kabinet, Puan: Nggak Mungkin Semua Diakomodir

Bahkan, kata dia, permintaan maaf yang dilakukan Jokowi itu bernada positif, terutama agar pihak yang merasa kecewa itu bisa memahami situasi sulit yang dialami Jokowi saat menyusun kabinet.

"Ini juga menunjukkan kerendahan hati Presiden. Sebab, meskipun itu hak prerogatifnya, tetapi beliau masih mau mendengar dan menerima masukan masyarakat. Bahkan, meminta maaf ketika masukan itu tak bisa diakomodasi semua," kata dia.

Oleh karena itu, Jeirry pun tidak melihat ada kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan Jokowi dengan meminta maaf soal kabinet.

Hal tersebut justru dinilainya baik untuk meredam kekecewaan yang lebih panjang dari para pendukungnya.

"Sebab, bagaimanapun proses pembangunan ke depan membutuhkan partisipasi semua pihak dan kalau perasaan kecewa itu bisa diredam, maka partisipasi masyarakat akan makin kuat dalam bersinergi dengan pemerintahan Jokowi dalam memajukan bangsa ini," ucap Jeirry. 

Baca juga: Mereka yang Kecewa dan Maaf Jokowi soal Formasi Kabinet Indonesia Maju...

Adapun Presiden Jokowi meminta maaf jika ada pendukungnya yang tidak terakomodasi untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju saat membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

"Mungkin sebagian yang hadir ada yang kecewa. Mohon maaf tak bisa mengakomodasi semuanya," kata Jokowi.

Turut hadir dalam acara itu kader Pemuda Pancasila yang juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Partai Hanura yang dipimpin OSO pada Pilpres 2019 lalu mendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin, tetapi hingga saat ini Jokowi belum memberikan jatah kursi kader partai tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Nasional
Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Nasional
Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Nasional
Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Nasional
Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Nasional
 Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Nasional
Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X