Minta Maaf soal Kabinet, Jokowi Dinilai Tunjukkan Kerendahan Hati

Kompas.com - 29/10/2019, 08:33 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima sambutan dari warga Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, saat melakukan kunjungan, Minggu (27/10/2019). Kunjungan ini menjadi kunjungan kerja pertama Jokowi pascapelantikan dirinya sebagai presiden terpilih periode 2019-2014, 20 Oktober lalu. AFP/ISTANA KEPRESIDENAN INDONESIPresiden Joko Widodo (Jokowi) menerima sambutan dari warga Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, saat melakukan kunjungan, Minggu (27/10/2019). Kunjungan ini menjadi kunjungan kerja pertama Jokowi pascapelantikan dirinya sebagai presiden terpilih periode 2019-2014, 20 Oktober lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jeirry Sumampow menilai, permintaan maaf Presiden Joko Widodo ( Jokowi) soal kabinet dikarenakan Jokowi menyadari banyak kelompok pendukungnya yang kecewa.

"Saya kira Jokowi menyadari bahwa ada banyak kelompok yang kecewa karena tak bisa diakomodasi dalam kabinet. Apalagi dia tahu juga ada banyak kelompok, baik partai maupun bukan partai, yang menjadi pendukungnya waktu pilpres lalu," kata Jeirry kepada Kompas.com, Senin (28/10/2019).

Dalam konteks itu, kata Jeirry, permintaan maaf yang disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila pada Sabtu (26/10/2019) kemarin bisa dipahami.

Baca juga: Jokowi Minta Maaf Ada Pendukung Tak Masuk Kabinet, Puan: Nggak Mungkin Semua Diakomodir

Bahkan, kata dia, permintaan maaf yang dilakukan Jokowi itu bernada positif, terutama agar pihak yang merasa kecewa itu bisa memahami situasi sulit yang dialami Jokowi saat menyusun kabinet.

"Ini juga menunjukkan kerendahan hati Presiden. Sebab, meskipun itu hak prerogatifnya, tetapi beliau masih mau mendengar dan menerima masukan masyarakat. Bahkan, meminta maaf ketika masukan itu tak bisa diakomodasi semua," kata dia.

Oleh karena itu, Jeirry pun tidak melihat ada kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan Jokowi dengan meminta maaf soal kabinet.

Hal tersebut justru dinilainya baik untuk meredam kekecewaan yang lebih panjang dari para pendukungnya.

"Sebab, bagaimanapun proses pembangunan ke depan membutuhkan partisipasi semua pihak dan kalau perasaan kecewa itu bisa diredam, maka partisipasi masyarakat akan makin kuat dalam bersinergi dengan pemerintahan Jokowi dalam memajukan bangsa ini," ucap Jeirry. 

Baca juga: Mereka yang Kecewa dan Maaf Jokowi soal Formasi Kabinet Indonesia Maju...

Adapun Presiden Jokowi meminta maaf jika ada pendukungnya yang tidak terakomodasi untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju saat membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

"Mungkin sebagian yang hadir ada yang kecewa. Mohon maaf tak bisa mengakomodasi semuanya," kata Jokowi.

Turut hadir dalam acara itu kader Pemuda Pancasila yang juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Partai Hanura yang dipimpin OSO pada Pilpres 2019 lalu mendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin, tetapi hingga saat ini Jokowi belum memberikan jatah kursi kader partai tersebut.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X