Minta Maaf soal Kabinet, Jokowi Dinilai Tunjukkan Kerendahan Hati

Kompas.com - 29/10/2019, 08:33 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima sambutan dari warga Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, saat melakukan kunjungan, Minggu (27/10/2019). Kunjungan ini menjadi kunjungan kerja pertama Jokowi pascapelantikan dirinya sebagai presiden terpilih periode 2019-2014, 20 Oktober lalu. AFP/ISTANA KEPRESIDENAN INDONESIPresiden Joko Widodo (Jokowi) menerima sambutan dari warga Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, saat melakukan kunjungan, Minggu (27/10/2019). Kunjungan ini menjadi kunjungan kerja pertama Jokowi pascapelantikan dirinya sebagai presiden terpilih periode 2019-2014, 20 Oktober lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jeirry Sumampow menilai, permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kabinet dikarenakan Jokowi menyadari banyak kelompok pendukungnya yang kecewa.

"Saya kira Jokowi menyadari bahwa ada banyak kelompok yang kecewa karena tak bisa diakomodasi dalam kabinet. Apalagi dia tahu juga ada banyak kelompok, baik partai maupun bukan partai, yang menjadi pendukungnya waktu pilpres lalu," kata Jeirry kepada Kompas.com, Senin (28/10/2019).

Dalam konteks itu, kata Jeirry, permintaan maaf yang disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila pada Sabtu (26/10/2019) kemarin bisa dipahami.

Baca juga: Jokowi Minta Maaf Ada Pendukung Tak Masuk Kabinet, Puan: Nggak Mungkin Semua Diakomodir

Bahkan, kata dia, permintaan maaf yang dilakukan Jokowi itu bernada positif, terutama agar pihak yang merasa kecewa itu bisa memahami situasi sulit yang dialami Jokowi saat menyusun kabinet.

"Ini juga menunjukkan kerendahan hati Presiden. Sebab, meskipun itu hak prerogatifnya, tetapi beliau masih mau mendengar dan menerima masukan masyarakat. Bahkan, meminta maaf ketika masukan itu tak bisa diakomodasi semua," kata dia.

Oleh karena itu, Jeirry pun tidak melihat ada kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan Jokowi dengan meminta maaf soal kabinet.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal tersebut justru dinilainya baik untuk meredam kekecewaan yang lebih panjang dari para pendukungnya.

"Sebab, bagaimanapun proses pembangunan ke depan membutuhkan partisipasi semua pihak dan kalau perasaan kecewa itu bisa diredam, maka partisipasi masyarakat akan makin kuat dalam bersinergi dengan pemerintahan Jokowi dalam memajukan bangsa ini," ucap Jeirry. 

Baca juga: Mereka yang Kecewa dan Maaf Jokowi soal Formasi Kabinet Indonesia Maju...

Adapun Presiden Jokowi meminta maaf jika ada pendukungnya yang tidak terakomodasi untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju saat membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

"Mungkin sebagian yang hadir ada yang kecewa. Mohon maaf tak bisa mengakomodasi semuanya," kata Jokowi.

Turut hadir dalam acara itu kader Pemuda Pancasila yang juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Partai Hanura yang dipimpin OSO pada Pilpres 2019 lalu mendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin, tetapi hingga saat ini Jokowi belum memberikan jatah kursi kader partai tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Soroti Tingginya Kasus Covid-19 di Jateng, Minta Ganjar Tekan dari Hulu

Wapres Soroti Tingginya Kasus Covid-19 di Jateng, Minta Ganjar Tekan dari Hulu

Nasional
UPDATE: Bertambah Satu Kasus di Qatar, 5.436 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

UPDATE: Bertambah Satu Kasus di Qatar, 5.436 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

Nasional
Menkominfo: Penanganan Covid-19 Butuh Waktu karena Jumlah Penduduk yang Besar

Menkominfo: Penanganan Covid-19 Butuh Waktu karena Jumlah Penduduk yang Besar

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tertulis atau via Telepon agar Situasi Kondusif

Mahfud Minta Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tertulis atau via Telepon agar Situasi Kondusif

Nasional
Anggota DPR: Vaksinasi Tidak Boleh Birokratis, apalagi Dipersulit

Anggota DPR: Vaksinasi Tidak Boleh Birokratis, apalagi Dipersulit

Nasional
Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Covid-19

Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

Nasional
Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X