Lokataru Sebut Kebebasan Sipil di Era Jokowi Semakin Sempit

JAKARTA, KOMPAS.com - Penelitian yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum dan HAM Lokataru menunjukkan, ruang kebebasan sipil Indonesia semakin sempit di era pemerintahan Joko Widodo.

Penyempitan kebebasan sipil tersebut didasarkan pada empat isu, yaitu kekerasan di tanah Papua, demonstrasi mahasiswa bertajuk 'reformasi dikorupsi', kebebasan akademik dan aktivitas serikat buruh.

Kekerasan di Papua dan demonstrasi mahasiswa misalnya. Deputi Bidang Riset Lokataru Mufti Makarim mengatakan bahwa negara terlihat takut dengan ekspresi masyarakat sipil terkait kekerasan di Papua.

"Terkait aksi mahasiswa dan Papua, sebetulnya ini memiliki dua kesamaan mendasar, yakni negara begitu takut dengan kumpulan besar yang menjelma dalam bentuk statemen dan ekspresi yang diserang langsung kepada negara," ujar Mufti dalam diskusi publik Lokataru di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

Baca juga: Aspek Kebebasan Sipil Menurun dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2018

Berdasarkan pemantauan Lokataru sejak tanggal 19 Agustus hingga 8 September 2019, telah terjadi setidaknya 61 peristiwa yang diduga kuat tidak hanya melanggar hak warga sipil Papua, tapi juga menutup ruang kebebasan sipil pada umumnya.

Sementara dalam aksi mahasiswa, terdapat upaya pembubaran aksi demonstrasi oleh kepolisian yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan intimidasi secara berlebihan.

"Paling fatal adalah pilar paling fundamental, orang tidak boleh bicara, sandungannya banyak betul. Dalam konteks aksi mahasiswa dan gerakan Papua kemarin, yang dikhawatirkan itu, crowd yang bisa bergerak ke negara," kata dia.

Padahal, negara besar misalnya Amerika Serikat, sangat menjunjung tinggi kebebasan berbicara.

Mufti melanjutkan, apabila negara hari ini alergi dengan kebebasan berbicara atau berpendapat, maka pihaknya menduga bahwa negara ini memiliki cita-cita demokrasi yang ambigu.

Dalam hal kebebasan akademik, Lokataru menemukan 57 kasus yang mencerminkan hal itu. Sebanyak 29 di antaranya berupa pelarangan dan pembubaran diskusi maupul lembaga.

Selain itu, 24 lainnya berbentuk intimidasi dan ancaman terhadap akademisi.

Baca juga: Mahfud MD Menko Polhukam Sipil Pertama yang Gantikan Wiranto Dua Kali

"Kenapa kampus sensitif dengan diskusi-diskusi yang melibatkan negara? Beberapa tempat lain ditahan atau ditangkap. Kita lihat temanya, Papua, reformasi dikorupsi, tema-tema yang mendukung konservatisme," kata dia.

Sementara, soal kebebasan berserikat dalam konteks buruh, pola yang masih banyak terjadi dan tidak pernah ada penyelesaian adalah soal pemutusan hubungan kerja (PHK), diikuti dengan mutasi, intimidasi dan kekerasan.

"Berdasarkan 29 kasus yang didalami, jelas menggambarkan bahwa modus pemberangusan pekerja tidak seragam," kata dia.

Berdasarkan temuan tersebut, pihaknya pun meminta Presiden Jokowi agar melakukan koreksi pada sejumlah sektor.