Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aspek Kebebasan Sipil Menurun dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2018

Kompas.com - 26/09/2019, 12:25 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, terdapat penurunan aspek kebebasan sipil dalam indeks demokrasi Indonesia tahun 2018.

Menurutnya, penurunan tersebut adalah dari sisi aspek kebebasan sipil pada tahun 2018, khususnya ancaman dari masyarakat kepada masyarakat, bukan aparat ke masyarakat.

"Jadi lebih kepada konflik horizontal itu meningkat, baik yang menyangkut kebebasan berkumpul, berpendapat, dan sebagainya," ujar Suhariyanto dalam acara peluncuran buku "Indeks Demokrasi Indonesia 2018" di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: Menurut Pemerintah, Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2018 Meningkat

Dalam buku tersebut, pada tahun 2018, capaian aspek kebebasan sipil adalah 78,46 persen atau turun 0,29 poin dari tahun 2017.

Kebebasan sipil yang dimaksud mencakup kebebasan berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

"Menurunnya kebebasan sipil juga terlihat dari hak politik partisipasi masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan kepada penyelenggara negara maupun pemerintahan, itu agak menurun. Tentunya kita berharap ke depan masyarakat bisa lebih kritis," ungkap Suhariyanto kemudian.

Baca juga: Pengusaha: Indeks Demokrasi Meningkat, Optimisme Investor Terdongkrak

Merujuk dari data indeks demokrasi (IDI) 2018, capaian indikator kebebasan sipil di Indonesia tidak hanya rendah pada tahun 2018, tetapi juga secara konsisten rendah selama sembilan tahun pengukuran IDI.

Ia menambahkan, kebebasan berpendapat sangatlah penting karena sebagai salah satu ukuran demokrasi di Indonesia yang masuk dalam aspek kebebasan sipil.

Menurutnya, salah satu pekerjaan rumah dalam demokrasi di Indonesia saat ini adalah mengurangi konflik horizontal antara masyarakat sendiri.

"Harus kurangi ancaman masyarakat kepada masyarakat. Kita harus beri pendidikan demokrasi," paparnya.

Baca juga: Ini yang Masih Menjadi Catatan atas Rendahnya Indeks Demokrasi

Adapun aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, serta lembaga demokrasi.

Data-data untuk indikator tersebut yakni peristiwa atau kejadian dan aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi di setiap provinsi, yang ditangkap lewat surat kabar, review dokumen, focus group disccussion (FGD), dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan terpilih.

Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi ke dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut: 60< buruk; 60-80 sedang; dan >80 baik.

Kompas TV Pemerintah Provinsi DKI meraih peringkat pertama penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)kategori baik. Dari Badan Pusat Statistik. Penghargaan diberikan atas data yang diolah pada tahun 2017.<br /> <br /> Pemerintah Provinsi DKI meraih peringkat pertama penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)kategori baik. Dari Badan Pusat Statistik. Penghargaan diberikan atas data yang diolah pada tahun 2017.<br /> <br /> Penghargaan ini diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Menko Polhukam Wiranto pada Kamis (13/12) siang.<br /> <br /> Selain Jakarta, empat provinsi lain juga menerima penghargaan indeks demokrasi berkategori baik. Tiga provinsi lain yang juga menerima penghargaan ini adalah Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com